AS-PBB Kecam Rencana Israel Bangun Perumahan Yahudi di Tepi Barat

Di wilayah Tepi Barat, yang oleh Israel disebut Samaria dan Yudea, telah lama mengalami stagnasi dari ambisi perluasan permukiman Israel. Kini, mereka melakukan tindak lanjut dengan meluncurkan rencana pendirian rumah baru.

Menurut Times of Israel, ada 1.355 rumah baru yang akan dibangun. Ribuan rumah baru akan tersebar di tujuh pemukiman. 

Tender pemasaran pembangunan itu diterbitkan oleh Kementrian Perumahan Rakyat dan harus menerima persetujuan validasi akhir untuk konstruksi, oleh Kementrian Pertahanan Israel.

Dikutip dari Axios, rencana perluasan permukiman Israel itu total jumlahnya ada 4.400 rumah baru. Sebanyak 3.100 rumah akan dibangun di wilayah permukiman Yahudi, sedangkan sekitar 1.300 rumah akan dibangun di desa-desa Palestina.

Sebagian besar komunitas internasional menganggap bahwa permukiman Israel di Tepi Barat adalah ilegal. Pihak Palestina sendiri juga menilai bahwa Israel semakin mengklaim lebih banyak tanah, yang seharusnya jadi wilayah negara masa depan mereka.

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, adalah tokoh yang mendukung pembangunan permukiman. Dia juga telah melakukan langkah besar pembangunan rumah-rumah baru, sebelum kunjungannya ke Washington pada Agustus lalu.

PBB pada 19 Oktober telah mewanti-wanti rencana tersebut, khawatir akan memperkeruh rencana solusi dua negara. 

Menurut laman resmi PBB, salah satu area yang jadi perhatian yakni area yang disebut E1. Area ini memisahkan hubungan antara Tepi Barat utara dengan Tepi Barat selatan.

Jika Israel melakukan pendudukan dan pembangunan di permukiman tersebut, maka secara signifikan akan merusak peluang untuk mendirikan Negara Palestina yang layak di masa depan.

Bennett sebenarnya sempat menyampaikan rencana pembangunan kepada Presiden Joe Biden, ketika dia mengunjungi Washington Agustus lalu. 

Saat itu, Biden meminta rekan sekutunya untuk menahan diri soal permukiman. Bennett menjawab bahwa akan melakukan pembangunan sesuai dengan 'pertumbuhan alami' masyarakat Israel.

Rencana baru yang telah diluncurkan oleh Kementrian Konstruksi dan Perumahan Israel pekan ini ditanggapi oleh juru bicara Luar Negeri AS, Ned Price, secara negatif. 

Dilansir dari Al Jazeera, Price mengatakan, "kami prihatin dengan terbitnya tender pada hari Minggu untuk 1.300 unit permukiman di sejumlah permukiman Tepi Barat. Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya untuk menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan."

Israel telah merebut wilayah Tepi Barat dan Yerusalem dalam perang pada tahun 1967. Sejak itu, mereka telah melakukan pembangunan secara masif di Tepi Barat. Oleh PBB, semua permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal.