Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS), pada Selasa (24/10/2023), menangguhkan semua bantuan non-kemanusiaan ke Gabon. Keputusan ini menyusul pengakuan Washington bahwa kudeta militer sudah terjadi di negara Afrika Tengah tersebut.
Pada akhir September, AS telah menangguhkan bantuan kemanusiaan ke Gabon usai kudeta. Washington khawatir bantuan tersebut dapat diselewengkan oleh junta militer.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, mengatakan bahwa bantuan non-kemanusiaan di Gabon akan dihentikan untuk sementara. Pengembalian bantuan akan diumumkan jika junta militer bersedia mengembalikan pemerintahan demokrasi.
"AS mengakui bahwa kudeta militer sudah terjadi di Gabon pada akhir Agustus. Maka kami memutuskan untuk mengakhiri semua bantuan non-kemanusiaan ke Gabon," terang Miller, dilansir Africa News.
"Kami akan melanjutkan bantuan pada saat pemerintah transisi bersedia menunjukkan langkah konkret membangun rezim demokratik di Gabon. AS akan terus mendukung rakyat Gabon dalam aspirasinya terhadap demokrasi, kesejahteraan, dan stabilitas," tambahnya.
Gabon merupakan salah satu negara kaya minyak dan masuk dalam anggota OPEC. Namun, hasil minyak bumi tersebut tidak merata dan hanya dikuasai oleh sebagian orang, sehingga mengakibatkan tingginya kemiskinan di Gabon.
Berdasarkan data dari Bank Dunia, sebanyak 40 persen penduduk berusia 15-40 tahun di Gabon tidak bekerja atau pengangguran.
Di sisi lain, negara Afrika Tengah itu hanya menerima sedikit bantuan dari AS. Berbeda dengan Niger yang lebih banyak mendapat bantuan internasional karena termasuk negara termiskin di dunia dan terdampak kekerasan oleh aktivitas kelompok jihadis, dilansir Associated Press.
Pekan lalu, junta militer kembali membebaskan tahanan politik di Gabon selama kepemimpinan eks Presiden Ali Bongo Ondimba. Tahanan itu adalah Laccruche Alihanga yang pernah menjabat sebagai kepala staf kepresidenan.
Selain dirinya, saudaranya, Gregory Alihanga dan mantan Menteri Transportasi Gabon, Justin Justin Ndoundangoye juga sudah dibebaskan. Ketiganya dipenjara selama hampir 4 tahun lamanya, sejak ditangkap pada Desember 2019.
Alihanga ditangkap atas tuduhan terlibat kasus penemuan dokumen administrasi palsu. Tak lama, ia pun divonis hukuman 5 tahun penjara karena terbukti memiliki dokumen yang diragukan kebenarannya.
Meski sudah dibebaskan dari penjara, ketiganya masih dijadikan sebagai tahanan rumah sebelum memulai persidangan atas kasus lain. Pasalnya, mereka diduga terlibat dalam kasus pengambilan uang negara untuk kepentingan pribadi.