AS Veto Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata Gaza

05 Jun 2025, 09:17 WIB

Marcheilla Ariesta

Rapat DK PBB pada Jumat 8 Desember 2023 (twitter.com/@antonioguterres)

Intinya sih...

Israel tolak seruan gencatan senjata permanen
Operasi bantuan saingan
Proposal gencatan senjata dari AS

Jakarta, IDN Times - Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait Gaza. Resolusi ini menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza.

Resolusi juga dimaksudkan agar akses bantuan masuk tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

Sebanyak 14 negara lain di dewan tersebut memberikan suara mendukung rancangan tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang, di mana kelaparan mengancam dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu pada bulan lalu.

"Amerika Serikat telah menegaskan, kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza," kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir dari AsiaOne, Kamis (5/6/2025).

Ia beralasan, hal itu juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menengahi gencatan senjata.

Washington adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel. Pemungutan suara Dewan Keamanan dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada Maret 2025.

Otoritas kesehatan Gaza menyatakan, serangan Israel menewaskan 45 orang pada Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.

1. Israel tolak seruan gencatan senjata permanen

Rapat Dewan Keamanan PBB Membahas Konflik Israel-Palestina (Sumber: UN Photo/Eskinder)

Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan menyatakan, Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut.

“Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror,” kata Danon.

Hamas mengutuk veto AS, menggambarkannya sebagai menunjukkan ‘bias buta’ pemerintah AS terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lainnya.

2. Operasi bantuan saingan

Potret situasi di Gaza, dampak dari operasi militer Israel yang semakin intensif sejak pihaknya melancarkan serangan di wilayah kantong tersebut pada 7 Oktober 2023. (x.com/antonioguterres)

Perang di Gaza telah berkecamuk sejak 2023 setelah militan Hamas menewaskan 1.200 orang di Israel dalam serangan 7 Oktober dan membawa sekitar 250 sandera kembali ke daerah kantong itu, menurut penghitungan Israel. Banyak dari mereka yang terbunuh atau ditangkap adalah warga sipil.

Israel menanggapi dengan kampanye militer yang telah menewaskan lebih dari 54 ribu warga Palestina, menurut otoritas kesehatan Gaza. Mereka mengatakan, warga sipil telah menanggung beban serangan itu dan ribuan mayat lainnya telah hilang di bawah reruntuhan.

Di bawah tekanan global, Israel mengizinkan pengiriman terbatas yang dipimpin PBB untuk dilanjutkan pada 19 Mei. Seminggu kemudian, sistem distribusi bantuan baru yang kontroversial diluncurkan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung oleh AS dan Israel.

Israel telah lama menuduh Hamas mencuri bantuan, yang dibantah oleh kelompok itu. Israel dan AS mendesak PBB untuk bekerja melalui GHF, yang menggunakan perusahaan keamanan dan logistik swasta AS untuk mengangkut bantuan ke Gaza untuk didistribusikan di lokasi distribusi yang aman.

“Tidak seorang pun ingin melihat warga sipil Palestina di Gaza kelaparan atau kehausan," kata Shea kepada Dewan Keamanan, seraya menambahkan bahwa rancangan resolusi tersebut tidak mengakui kekurangan yang sangat parah dari metode pengiriman bantuan sebelumnya.

PBB dan kelompok bantuan internasional menolak bekerja sama dengan GHF karena mereka mengatakan GHF tidak netral, memiliterisasi bantuan, dan memaksa warga Palestina mengungsi.

Tidak ada bantuan yang didistribusikan oleh GHF yang didukung AS kemarin. Mereka mendesak militer Israel untuk meningkatkan keselamatan warga sipil di luar perimeter lokasi distribusi yang disebut aman setelah insiden mematikan sehari sebelumnya.

GHF mengatakan telah meminta militer Israel untuk mengarahkan lalu lintas pejalan kaki dengan cara yang meminimalkan risiko kebingungan atau eskalasi di dekat posisi militer, memberikan panduan sipil yang lebih jelas, dan meningkatkan pelatihan tentara tentang keselamatan warga sipil.

3. Proposal gencatan senjata dari AS

Pengungsian paksa warga di Jalur Gaza. (Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Meskipun AS dan Israel mengkritik operasi bantuan Gaza yang dipimpin PBB, namun rencana gencatan senjata AS mengusulkan pengiriman bantuan oleh PBB, Bulan Sabit Merah, dan saluran lain yang disepakati.

Israel telah menyetujui rencana gencatan senjata tersebut, tetapi Hamas menginginkan perubahan yang ditolak AS. Mereka mengatakan, proposal itu sama sekali tidak dapat diterima.

Menjelang pemungutan suara Dewan Keamanan PBB, kepala bantuan PBB Tom Fletcher kembali mengimbau agar PBB dan kelompok-kelompok bantuan diizinkan untuk membantu orang-orang di Gaza, dengan menekankan bahwa mereka memiliki rencana, perlengkapan, dan pengalaman.

“Buka semua tempat penyeberangan. Biarkan bantuan penyelamat nyawa masuk dalam skala besar, dari segala arah. Cabut pembatasan tentang apa dan berapa banyak bantuan yang dapat kita bawa. Pastikan konvoi kita tidak terhambat oleh penundaan dan penolakan," kata Fletcher dalam sebuah pernyataan.

PBB telah lama menyalahkan Israel dan pelanggaran hukum di daerah kantong itu karena menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza dan distribusinya ke seluruh zona perang.

"Cukup sudah penderitaan warga sipil. Cukup sudah makanan yang digunakan sebagai senjata. Sudah cukup sudah," kata Duta Besar Slovenia untuk PBB Samuel Zbogar kepada Dewan Keamanan.

Rancangan resolusi yang berfokus pada kemanusiaan serupa kini diperkirakan akan diajukan untuk pemungutan suara di Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara, di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto dan kemungkinan besar akan lolos.