Australia Bakal Larang Mahasiswa Internasional Bawa Keluarga

Partai One Nation yang berhaluan kanan keras sebelumnya mendesak pemerintah memangkas 750 ribu migran sementara dalam tiga tahun melalui pendekatan bertajuk “Australia First”. Partai tersebut mengusulkan ruang bernapas bagi warga lokal sebelum batas migrasi bersih ditetapkan 130 ribu per tahun. Evaluasi terhadap kebijakan ini rencananya akan dilakukan secara berkala.

Kantor Burke belum memberikan tanggapan resmi mengenai kebijakan tersebut. Namun, pengumuman itu memiliki sejumlah kemiripan dengan usulan One Nation mengenai pembatasan keluarga bagi mahasiswa dan migran terampil. Di sisi lain, Burke telah memakai kewenangan kementeriannya untuk memperlambat pemrosesan visa terampil serta visa keluarga dari luar negeri.

Pidato Burke yang berjudul The work of managing the migration program: who arrives, who stays, who leaves sempat tertunda selama enam minggu karena perbedaan pandangan antarmenteri. Rencana tersebut akhirnya disetujui Komite Peninjauan Pengeluaran Kabinet, seperti dilaporkan Australian Broadcasting Corporation (ABC). Skema ini mencakup pemangkasan jumlah visa sementara yang kini mencapai tiga juta unit serta pengetatan klaim perlindungan.

Kuota mahasiswa asing diperkirakan tidak mengalami perubahan, tetapi mereka tak lagi berhak membawa anggota keluarga. Pada tahun keuangan terakhir, pemerintah menerbitkan 337.427 visa mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45.991 merupakan pemohon sekunder yang berstatus tanggungan atau keluarga.

Dalam sesi tanya jawab, Burke menyampaikan komitmennya untuk mengutamakan jalur legislatif dalam merombak aturan migrasi. Ia juga mengisyaratkan penggunaan instrumen hukum lain apabila dukungan dari parlemen tak diperoleh.

“Sejak masa Hawke dan Howard, banyak dari sistem imigrasi kita telah didorong oleh permintaan, dan kecepatan pemrosesan adalah salah satu dari sedikit hal, bersama dengan tingkat perencanaan, yang saat ini tersedia. Semakin banyak alat yang tersedia, semakin baik kita dapat menargetkan sistem,” kata Burke kepada Question Time today , dikutip ABC.

Ia menambahkan bahwa bentuk hasil terbaik yang ada adalah opsi legislatif jika mampu diselesaikan, sedangkan tanpa opsi tersebut pemerintah masih memiliki lebih banyak tuas untuk membuat pengumuman resmi.

Pemerintah turut mempertimbangkan penghapusan hak kerja melalui visa bridging bagi migran yang permohonan perlindungannya telah ditolak. Setiap bulan, rata-rata terdapat 1.580 klaim perlindungan dalam negeri. Mayoritas permohonan ini diajukan oleh pemegang visa mahasiswa atau pengunjung dari China, India, dan Malaysia.

Sekitar 90 persen klaim tersebut berakhir dengan penolakan oleh kementerian. Kendati demikian, pemohon masih dapat menetap dan bekerja hingga delapan tahun melalui proses banding di Tribunal Peninjauan Administratif hingga Pengadilan Federal. Rencana pengetatan bagi pembuat liburan kerja asal Inggris akhirnya dibatalkan Perdana Menteri untuk menjaga Perjanjian Perdagangan Bebas kedua negara, meski pemrosesan visa dari luar negeri tetap mengalami penundaan signifikan akibat Arahan Menteri 119.