Jakarta, IDN Times - Australia meresmikan undang-undang (UU) yang membatalkan upaya Rusia membangun kantor kedutaan baru di negaranya pada Kamis (15/6/2023). Aturan itu melarang Moskow untuk menyewa situs di Canberra.
Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese menyebut UU dibuat berdasarkan saran dan nasehat badan keamanan. Kepemimpinan koalisi pemerintah dan oposisi telah diberi pengarahan untuk mendukung UU tersebut.
Menurut Menteri Dalam Negeri Australia Clare O'Neil, kedutaan Rusia akan berada di lahan yang terletak tepat di sebelah Gedung Parlemen di ibu kota. Itu merupakan kantor kedutaan Rusia yang kedua.
"Kami bertindak cepat untuk memastikan situs yang disewakan tidak menjadi kehadiran diplomatik formal," kata PM Albanese dikutip dari CNN.
Dia menjelaskan keputusan itu diambil demi kepentingan keamanan nasional Australia.
Australia merupakan negara non-NATO yang ikut mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Australia juga merupakan salah satu negara yang telah menggelontorkan banyak bantuan militer kepada Kiev untuk menghadapi pasukan Moskow.
Langkah PM Albanese mengikuti litigasi pengadilan federal Australia. Badan National Capital Authority (NCA) yang bertanggung jawab atas perencanaan kota menghentkan penyewaan tanah.
Dilansir The Guardian, pada 31 Mei, Rusia berhasil memenangkan gugatan di pengadilan. Dikatakan bahwa penghentian sewa tidak sah. Lahan berada di kawasan diplomatik. Moskow menyewanya pada 2008 dan rencana pembangunan disetujui pada 2011.
Menurut perjanjian yang disetujui, pekerjaan pembangunan seharusnya selesai dalam tiga tahun. Tetapi, kedutaan hanya dibangun sebagian sehingga NCA mengakhiri penyewaan Rusia. Alasannya karena pekerjaan yang belum selesai mengurangi keseluruhan estetika, kepentingan dan martabat area misi diplomatik.
Dilansir Al Jazeera, O'Neil mengatakan bahwa masalah utama dari hal tersebut adalah lokasi. Lahan yang disewa berbatasan langsung dengan parlemen, yang seharusnya tidak ada kantor kedutaan di sana.
PM Albanese mengatakan pihaknya saat ini mengantisipasi tanggapan dari Rusia.
"Kami tidak berharap bahwa Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina" kata dia.
Oposisi Australia mendukung langkah pemerintah. Juru bicara Andrew Hastie mengatakan, Moskow belum bertindak dengan itikad baik dan tetap melanjutkan invasi sehingga mencemari prinsip-prinsip kedaulatan teritorial dan politik.