Austria Sah Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 14 Tahun

29 Mar 2026, 09:09 WIB

Ahmad Dyandra Rama Putra Bagaskara

Austria Sah Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 14 Tahun

ilustrasi media sosial (pexels.com/Bastian Riccardi)

Intinya Sih

Pemerintah Austria resmi melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah 14 tahun karena dinilai berdampak negatif, dan aturan ini berlaku di seluruh wilayah negara tersebut.
Menteri Digital Austria akan menjelaskan teknis pelaksanaan larangan pada Juni 2026, termasuk penerapan sistem verifikasi usia untuk membatasi akses pengguna di bawah umur.
Langkah Austria mengikuti tren global setelah Australia dan Prancis lebih dulu menerapkan kebijakan serupa guna melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Austria resmi mengesahkan aturan yang melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia 14 tahun. Pengesahan tersebut dilakukan pada Jumat (27/3/2026).

Menurut keterangan seorang pejabat Austria, Andreas Babler, larangan ini diterapkan karena media sosial dianggap memberi dampak negatif bagi anak-anak muda, terutama yang berusia di bawah 14 tahun. Ia menambahkan, larangan ini akan berlaku di seluruh wilayah Austria.

Menurut Babler, ini merupakan salah satu upaya Austria untuk mendukung gerakan larangan media sosial untuk anak-anak di seluruh Uni Eropa. Namun, ia tidak menjelaskan kapan larangan ini akan diterapkan secara nasional.

1. Teknis larangan akan dijabarkan pada Juni mendatang

ilustrasi media sosial (unsplash.com/Julian)

Menurut Menteri Digital Austria, Alexander Proll, teknis larangan media sosial untuk anak di bawah 14 tahun ini akan dijelaskan kepada publik pada akhir Juni 2026 mendatang. Namun, ia membocorkan, bahwa salah satu teknis yang akan digunakan adalah verifikasi usia.

Jadi, Pemerintah Austria akan mewajibkan perusahaan media sosial di wilayahnya untuk menambahkan fitur verifikasi usia. Ini bertujuan untuk mengetahui berapa usia pengguna.

Jika usianya kurang dari atau di bawah 14 tahun, maka sistem akan otomatis menolak. Namun, jika usia pengguna sama dengan atau lebih dari 14 tahun, maka sistem akan secara otomatis menyetujui.

2. Prancis juga sedang bersiap melarang media sosial untuk anak-anak

potret bendera Prancis (pexels.com/Jan van der Wolf)

Selain Austria, Prancis juga menjadi salah satu negara Eropa yang kini sedang bersiap melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak. Sebab, pada Januari lalu, parlemen Prancis sudah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) mengenai larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun.

"Emosi anak-anak dan remaja kita tidak untuk dijual atau dimanipulasi, baik oleh platform media sosial dari Amerika Serikat maupun China," kata Presiden Prancis, Emmanuel Macron, soal rencana larangan media sosial di negaranya, seperti dilansir BBC.

Oleh karena itu, Macron menyampaikan apresiasi karena Austria sudah mau mengikuti kebijakan negaranya untuk melarang media sosial untuk bagi anak di bawah umur. “Terima kasih sudah bergabung dalam gerakan ini,” ujar Macron dilansir Anadolu Agency.

3. Australia jadi negara pertama yang melarang media sosial untuk anak-anak

potret bendera Australia (pexels.com/Hugo Heimendinger)

Aturan larangan media sosial untuk anak-anak sebelumnya dicetuskan oleh Australia. Negeri Kangguru jadi negara pertama yang resmi melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun pada Desember 2025.

Media sosial yang dilarang di Australia terdiri dari TikTok, Instagram, dan Facebook. Langkah ini dilakukan karena Australia menyadari bahaya penggunaan medsos berlebih untuk anak-anak, terutama untuk kesehatan mental mereka.

Selain Australia, Indonesia dan Spanyol kini juga sudah resmi melarang media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun. Di India, beberapa negara bagian juga sudah mulai menerapkan aturan yang sama.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.