Menteri Israel Usulkan Pemindahan Massal Warga Palestina dari Gaza
Jakarta, IDN Times - Dua menteri kabinet Israel secara terbuka mengusulkan rencana pemindahan massal penduduk Palestina dari Jalur Gaza pada Jumat (4/9/2026). Gagasan relokasi ini memicu kekhawatiran internasional terkait nasib jutaan warga sipil di tengah konflik bersenjata yang terus berkecamuk.
Pernyataan kontroversial tersebut sontak menuai kecaman keras dari masyarakat di kawasan Timur Tengah maupun komunitas global. Di sisi lain, upaya mediasi perdamaian yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) hingga kini masih terus berjalan.
1. Menteri sayap kanan usulkan pembentukan kementerian emigrasi
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengusulkan pembentukan kementerian khusus guna memindahkan warga Gaza dalam kurun waktu tujuh tahun. Ia menyebut opsi emigrasi ini sebagai syarat utama untuk melumpuhkan jaringan kelompok militan di wilayah pesisir tersebut. Ben-Gvir bahkan mengklaim telah menyiapkan daftar negara tujuan relokasi, seperti Turki, Ethiopia, dan Kongo.
Usulan ini didukung oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang menyatakan kesiapan militer untuk memfasilitasi evakuasi warga Gaza ke luar perbatasan melalui berbagai jalur.
“Kami sepenuhnya siap memindahkan mereka jika memungkinkan, baik melalui laut, udara, maupun cara lainnya,” kata Katz, dilansir Al Monitor.
2. Warga Palestina tolak keras gagasan pengusiran
Rencana pengosongan wilayah ini kembali membangkitkan trauma masyarakat Palestina atas peristiwa pengusiran massal Nakba pada 1948 silam. Pihak Hamas dan otoritas lokal menolak tegas gagasan tersebut, serta memastikan bahwa warga sipil akan tetap bertahan di tanah kelahiran mereka.
Warga di kamp pengungsian Kota Gaza memandang narasi "migrasi sukarela" itu sekadar modus pemindahan paksa yang melanggar hukum internasional.
“Kami akan mati di tanah Gaza. Kami lahir di sini dan anak-anak kami tumbuh di sini, sehingga mustahil bagi kami untuk pergi,” tegas seorang pengungsi di Kota Gaza, Mohammed Abu Al-Qumbuz.
Berbagai faksi perlawanan Palestina pun mendesak komunitas internasional untuk segera menggagalkan skenario pengusiran tersebut demi menjaga stabilitas kawasan.
3. Proposal relokasi dinilai sekadar taktik politik internal
Sejumlah pengamat menilai proposal pemindahan warga ini merupakan taktik politik kelompok sayap kanan guna mendulang dukungan pemilih menjelang Pemilu Israel pada 27 Oktober mendatang. Posisi koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dinilai makin tertekan akibat krisis keamanan yang tak kunjung usai.
Di sisi lain, Pemerintah AS menegaskan penolakannya terhadap skenario pemindahan paksa warga sipil dari Gaza. Washington menilai rencana tersebut melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip diplomasi damai.
“Saya menegaskan bahwa tidak ada rencana dari pihak Israel untuk memindahkan warga ke luar dari Gaza di luar kehendak mereka,” ujar Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee.
