Berantas Kartel, Kosta Rika Buka Penjara Raksasa Tiru El Salvador
- Presiden Laura Fernandez meresmikan CACCO berkapasitas 5.100 narapidana di Alajuela, meniru model penjara El Salvador untuk menekan kejahatan terorganisir.
- Penjara senilai 34,5 juta dolar AS ini menerapkan aturan ketat; pemindahan 2.100–2.500 narapidana berisiko tinggi dijadwalkan dimulai akhir Oktober.
- Kebijakan ini muncul saat pembunuhan dan pengaruh geng meningkat, tetapi pemindahan tahanan serta pembatasan hak narapidana memicu penyelidikan dan gugatan konstitusional.
Jakarta, IDN Times - Presiden Kosta Rika, Laura Fernandez Delgado, meresmikan penjara keamanan maksimum berkapasitas 5.100 narapidana pada Rabu (14/10/2026). Fasilitas bernama Pusat Penahanan Tingkat Tinggi untuk Kejahatan Terorganisir (CACCO) ini berada di kompleks penjara La Reforma di San Rafael de Alajuela, sekitar 25 kilometer dari ibu kota San Jose. Pembangunan penjara terbesar di negara itu meniru model Pusat Penahanan Terorisme (CECOT) milik Presiden El Salvador, Nayib Bukele, demi menekan kejahatan terorganisir.
Kapasitas fasilitas ini setara dengan 20 persen dari total populasi penjara Kosta Rika saat ini yang sedang menyentuh rekor tertinggi. Meski sudah diresmikan, pemindahan gelombang pertama sekitar 2.100 hingga 2.500 narapidana berisiko tinggi baru akan dimulai pada akhir Oktober. Fernandez juga mengumumkan rencana kunjungannya ke El Salvador pada Jumat usai peresmian tersebut.
1. Spesifikasi fasilitas, aturan, dan anggaran pembangunan CACCO
Presiden Kosta Rika Laura Fernandez Delgado (Esteban Rojas Saurez/Asamblea Legislativa de Costa Rica, Public domain, via Wikimedia Commons) Pembangunan CACCO telah dimulai sejak Januari saat kunjungan Bukele ke Kosta Rika di masa pemerintahan presiden sebelumnya, Rodrigo Chaves Robles. El Salvador mendonasikan desain penjara mereka pada 2025 sehingga Kosta Rika menghemat biaya konstruksi sekitar 25 juta dolar AS (sekitar Rp448 miliar). Proyek ini tetap memakan total investasi sekitar 34,5 juta dolar AS (sekitar Rp618 miliar) yang disetujui parlemen melalui anggaran pertengahan 2025 dan anggaran nasional 2026.
Bangunan seluas 31.048 meter persegi di atas lahan 90.846 meter persegi ini terbagi menjadi lima modul hunian. Satu unit modul mampu menampung 1.020 narapidana di dalam sel-sel berkapasitas 60 orang yang dilengkapi ranjang susun tiga. Setiap modul memiliki pos penjagaan sendiri, akses terkontrol, jalur pejalan kaki internal, kamar mandi, pancuran, serta area berjemur terpisah.
"CACCO akan memaksa para pelaku kejahatan menghadapi model baru yang tegas terhadap kriminalitas. Kosta Rika akan menjadi tolok ukur global untuk keamanan penjara," ujar Fernandez, dilansir Al Jazeera.
Para tahanan wajib mengenakan seragam oranye tanpa saku, karet elastis, atau tali pengikat guna mencegah penyelundupan ponsel, narkoba, dan senjata. Aturan di dalam CACCO juga membatasi panggilan telepon hanya satu kali selama 10 menit per pekan, melarang akses radio dan televisi, serta membatasi kunjungan intim menjadi dua bulan sekali. Pemerintah melarang kunjungan anak di bawah umur secara langsung dan mewajibkan interaksi dengan anak dilakukan lewat panggilan video.
2. Penyelidikan terhadap menteri terkait aturan penjara
bendera Kosta Rika (unsplash.com/aboodi vesakaran) Menteri Kehakiman dan Perdamaian Kosta Rika, Gabriel Aguilar, menyebut fasilitas ini akan membantu negara merebut kembali kendali sistem penjara dari infiltrasi geng kriminal. Namun, penempatan narapidana memicu polemik setelah kementerian mengunggah video inspeksi Aguilar di penjara 26 de Julio di Puntarenas dua pekan lalu. Dalam video itu, Aguilar memerintahkan pemindahan sepihak sejumlah narapidana ke CACCO sehingga dikecam Kantor Ombudsman karena melanggar asas legalitas dan prosedur hukum.
Kantor Kejaksaan Agung langsung membuka penyelidikan terhadap Aguilar atas dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemindahan narapidana tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Kosta Rika tengah memproses gugatan yang diajukan seorang narapidana kasus narkoba asal Meksiko sejak 2025. Gugatan tersebut menilai pembatasan kunjungan, telepon, dan akses pendidikan melanggar konstitusi serta perjanjian hak asasi manusia internasional.
"Saya yakin hari ini kita menandai era baru dalam keamanan penjara dan keamanan nasional secara keseluruhan," kata Fernandez saat konferensi pers peresmian, dikutip dari Anadolu Agency.
3. Kosta Rika mengalami lonjakan kasus pembunuhan
Langkah keras Kosta Rika dipicu oleh tingginya angka kekerasan akibat perebutan rute penyelundupan narkoba menuju AS dan Eropa di antara 100 hingga 300 geng lokal yang berafiliasi dengan kartel Meksiko serta Kolombia. Negara yang dulunya paling aman di Amerika Tengah ini mencatat rekor 905 kasus pembunuhan pada 2023, disusul 876 kasus pada 2024, dan 873 kasus pada 2025. Kondisi tersebut juga mendorong reformasi konstitusi pada 2025 yang mengizinkan ekstradisi warga negara Kosta Rika ke luar negeri untuk kasus terorisme dan perdagangan narkoba.
Jaringan kriminal juga telah menyusup ke institusi keamanan dan politik tingkat tinggi menyusul penangkapan mantan Menteri Keamanan sekaligus eks hakim Mahkamah Agung, Celso Gamboa Sanchez, pada 2025 atas tuduhan kolaborasi dengan pengedar narkoba. Saat ini, Gamboa bersama gembong narkoba Edwin Lopez Vega yang diekstradisi pada Maret 2026 tengah menghadapi proses hukum di AS. Aparat Kosta Rika juga menangkap buronan paling dicari, Alejandro Arias Monge, pada Juli, sebelum tangan kanan Lopez Vega, Joselito Esquivel Ortiz, menyerahkan diri di Provinsi Limon pada September.
Di tingkat regional, model penjara raksasa Bukele yang menampung 40 ribu orang lewat status darurat sejak 2022 kini diadopsi oleh banyak pemimpin sayap kanan di Amerika Latin. Presiden Peru yang dilantik pada Juli, Keiko Fujimori, berencana mengunjungi CECOT untuk membangun penjara serupa di negaranya. Sementara itu, Presiden Kolombia baru, Abelardo de la Espriella, berkampanye dengan janji membangun 10 penjara raksasa, disusul kandidat presiden Brasil, Senator Flavio Bolsonaro, yang mengusung rencana pembangunan lima penjara sejenis.
