Kosta Rika Mau Terima Puluhan Imigran yang Dideportasi AS
- Kosta Rika sepakat menerima 25 imigran dari negara ketiga yang dideportasi AS tiap pekan, sebagai bagian penguatan hubungan kedua negara.
- Pemerintah Kosta Rika masih menunggu arahan resmi terkait detail perjanjian, meski presiden terpilih Laura Fernandez mendukung langkah ini demi fleksibilitas dan kerja sama dengan AS.
- Mantan Presiden Oscar Arias mengkritik perjanjian keamanan dengan AS karena dinilai melanggar konstitusi dan seharusnya dibahas di Gedung Putih, bukan dalam forum di Miami.
Jakarta, IDN Times - Kosta Rika mencapai kesepakatan untuk menerima 25 imigran asal negara ketiga yang dideportasi dari Amerika Serikat (AS) per pekan. Persetujuan ini menjadi upaya memperkuat hubungan AS dan Kosta Rika.
Dilansir The Latin Times, perjanjian ini disetujui oleh Wakil Shield of the Americas, Kristi Noem saat berkunjung ke San Jose. Ia menyatakan bangga atas kesediaan Kosta Rika untuk menampung imigran ilegal tersebut sebelum dipulangkan ke negara asalnya.
Sebelumnya, Noem sudah mengadakan kunjungan ke Honduras. Lawatan itu untuk menyetujui perjanjian antara AS dan Honduras dalam melawan penyelundupan narkoba dan kriminalitas.
1. Terdapat kebingungan soal perjanjian penerimaan imigran
Kepala Direktorat Migrasi Kosta Rika, Omer Badilla mengatakan perjanjian dengan AS tersebut masih belum jelas. Ia menyebut, jajarannya masih menunggu koordinasi dan arahan dari Menteri Keamanan Kosta Rika, Mario Zamora.
“Kami belum menerima detail soal penerimaan imigran ini. Kami masih menunggu instruksi dari atas karena presiden dan menteri yang menangani masalah ini secara langsung,” ungkapnya, dikutip dari The Tico Times, Rabu (25/3/2026).
Dalam perjanjian ini disebut AS akan mendeportasi imigran ilegal dari negara ketiga ke Kosta Rika. Namun, Kosta Rika memiliki hak untuk menerima atau menolak setiap individu yang dideportasi.
2. Presiden terpilih Kosta Rika dukung perjanjian migrasi dengan AS
Presiden terpilih Kosta Rika, Laura Fernandez mendukung perjanjian migrasi dengan AS. Ia menyebut, perjanjian tersebut memberikan fleksibilitas Kosta Rika dan memperkuat relasi dengan negara rekanan kunci, yakni AS.
Ia menjelaskan bahwa AS yang akan membiayai pengantaran migran ke Kosta Rika. Sementara, International Organization for Migration (IOM) yang akan mengatur makanan dan barang kebutuhan lain bagi imigran dari berbagai negara tersebut.
Perjanjian ini menimbulkan kritikan dari sejumlah pihak soal kedaulatan negara. Pada tahun lalu, Kosta Rika sudah menerima 200 imigran dari negara lain dan menempatkannya di Pusat Penampungan Migran di dekat perbatasan Panama.
3. Mantan Presiden Kosta Rika kritik perjanjian keamanan dengan AS
Pada saat yang sama, mantan Presiden Kosta Rika, Oscar Arias memperingatkan bahwa perjanjian keamanan dengan AS menyalahi Konstitusi Kosta Rika. Menurutnya, pertemuan di Miami tersebut seharusnya digelar di Gedung Putih.
“Saya melihat pertemuan Shield of the Americas itu seharusnya diadakan di Gedung Putih jika memang penting bukan di klub di Miami. Tujuan dari pertemuan itu untuk membentuk koalisi militer antara AS dan Amerika Latin dalam melawan organisasi kriminal,” ujarnya.
