Bertemu di Tiongkok, Ini yang Dibahas Menlu Retno dan Menlu Wang Yi

Dalam pemaparannya mengenai pembahasan isu geopolitik, Retno mengatakan dirinya dan Wang Yi membahas mengenai perkembangan situasi di Myanmar. Mereka memiliki kekhawatiran yang sama mengenai perkembangan situasi politik di Myanmar dan tidak ingin melihat rakyat Myanmar semakin menderita.

“Kami juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya segera diakhiri penggunaan kekuatan dan kekerasan, serta pentingnya segera dilakukan dialog diantara mereka,” jelasnya.

Retno lebih lanjut mengatakan bahwa Tiongkok juga memberikan dukungan terhadap upaya dan tawaran ASEAN untuk membantu Myanmar, termasuk memberikan dukungan terhadap inisiatif Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk diadakannya KTT ASEAN.

Retno juga mengatakan dirinya telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dua hari sebelumnya. Di mana mereka juga membahas masalah Myanmar. Retno mengatakan Rusia juga menyampaikan dukungannya terhadap ASEAN dan inisiatif Presiden Indonesia bagi penyelenggaraan KTT ASEAN.

“Situasi geopolitik lain yang kita bahas adalah kerjasama Indo-Pasifik. Isu ini bukan pertama kalinya kita bahas. Kita berdua beberapa kali membahas isu ini,” katanya.

“Saya kembali tekankan prinsip-prinsip dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Dua di antara beberapa prinsip yang menjadi karakter dari Outlook adalah inklusivitas, yang berarti ASEAN terbuka dengan semua mitra untuk mengimplementasikan kerjasama dalam konteks Outlook dan terus memajukan kerjasama karena kita yakin bahwa konfrontasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun,” tambah Retno.

Retno mengatakan isu kedua yang dibahas dalam pertemuannya dengan Wang Yi adalah mengenai kerja sama vaksin COVID-19 baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ia mengatakan bahwa berbagai pembatasan dan larangan ekspor vaksin oleh negara-negara produsen dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang ramai terjadi saat ini, bisa menghambat kemajuan pemulihan dunia dari COVID-19.

Ia juga mengatakan pembatasan dan larangan-larangan ini sangat berpengaruh terhadap laju rantai pasok penyediaan vaksin bagi dunia, baik melalui jalur bilateral maupun melalui jalur multilateral.

“Jika pembatasan dan pelarangan ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan semakin lama dunia dapat lepas dari pandemi secara bersama dan akan semakin lama pemulihan ekonomi dapat dilakukan secara bersama,” katanya.

“Oleh karena itu, sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group, saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyerukan kerja sama agar kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua negara dapat terlaksana,” tambah Retno.

Ia lebih lanjut mengatakan bahwa Indonesia mengharapkan agar pemerintah Tiongkok akan terus memberikan dukungan agar pengiriman vaksin yang telah sudah menjadi komitmen yang mengikat (binding commitment) dapat dilakukan sesuai jadwal yang ada.

“Isu penguatan kerjasama vaksin ini juga kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok. Selain membahas kerjasama jangka pendek, kita juga membahas kerjasama vaksin dalam konteks jangka panjang. Yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub vaksin di Asia Tenggara,” katanya.

“Ide ini masih di tahap awal, namun yang kita usulkan antara lain kerjasama penguatan riset pengembangan vaksin, pengembangan industri bahan baku dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional.”

Selain dengan Tiongkok, Retno juga mengatakan isu kerja sama vaksin juga menjadi pembahasannya dengan Menlu Sergei Lavrov.

“Kita juga membahas mengenai masalah kerja sama vaksin. Pada working level, pembicaraan telah cukup lama dilakukan dengan Rusia. Dukungan politik Rusia juga telah diberikan bagi pengembangan kerja sama vaksin dengan Indonesia,” jelasnya.

Isu selanjutnya yang menjadi pembahasan Retno dengan Menlu Wang Yi yaitu terkait dengan perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan Tiongkok. Menurut Retno, sejauh ini pemerintah Tiongkok telah memberikan kerja sama dalam rangka menangani berbagai kasus yang menimpa ABK Indonesia, termasuk untuk repatriasi.

“Indonesia lebih jauh mengusulkan kiranya dapat dibuat sebuah mekanisme pengaturan penempatan ABK WNI di kapal ikan Tiongkok yang lebih terstruktur dan dapat lebih diverifikasi oleh dua otoritas pemerintah, sehingga akan memudahkan perlindungan bagi ABK Indonesia,” kata Retno.

Ia menambahkan bahwa pihak Tiongkok akan menugaskan working level untuk mulai melihat kemungkinan kerja sama ini. Selanjutnya, isu terakhir yang dibahas adalah mengenai pertemuan dengan private sector, yang mana telah menghasilkan beberapa komitmen.

“Terdapat komitmen untuk meningkatkan pembelian beberapa produk dari Indonesia, seperti furnitur maupun produk pertanian,” kata Retno.