Cadangan Strategis AS Menipis, Trump Bakal Isi Pakai Minyak Venezuela

Stok cadangan minyak darurat AS semakin menipis akibat penarikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data resmi, volume SPR AS per 21 Agustus 2026 tercatat hanya tersisa sekitar 290 juta barel, mendekati titik terendah dalam 44 tahun terakhir.

Penurunan ini terjadi setelah pemerintah AS berulang kali melepas stok cadangan untuk merespons gangguan pasar dunia, termasuk perang di Ukraina dan konflik dengan Iran. Padahal, fasilitas penyimpanan bawah tanah SPR mampu menampung hingga 714 juta barel minyak mentah.

Trump mengkritik pemerintahan mantan Presiden Joe Biden yang dinilai telah menguras habis cadangan energi nasional tersebut. Stok SPR tercatat menyusut dari 638 juta barel pada Januari 2021 menjadi di bawah 395 juta barel pada Januari 2025.

Rencana pengisian SPR sendiri masih memerlukan persetujuan alokasi anggaran dari Kongres AS. Selain itu, pengamat menilai pengisian akan memakan waktu cukup lama akibat kendala teknis seperti kondisi fasilitas minyak Venezuela yang perlu perbaikan.

Kesepakatan antara Washington dan Caracas ditargetkan berlaku selama 25 tahun ke depan. Perjanjian ini memberikan hak kepada pihak AS untuk mengelola lebih dari 65 miliar barel cadangan minyak milik Venezuela.

Kerja sama akan mencakup pengembangan 17 ladang minyak utama serta delapan blok minyak baru guna mendongkrak kapasitas produksi. Dalam skema ini, pemerintah AS memegang 55 persen kendali operasi usaha patungan bersama operator swasta dengan konsesi jangka panjang.

Dari kesepakatan tersebut, Caracas diperkirakan menerima pemasukan langsung sekitar 19 dolar AS (Rp337 ribu) untuk setiap barel minyak yang dijual ke AS. Pemerintah Venezuela memproyeksikan potensi pendapatan pajak mencapai lebih dari 209 miliar dolar AS (Rp3,7 kuadriliun) yang bisa digunakan untuk memulihkan perekonomian.

"Satu hal yang harus diperjelas: Venezuela tetap mempertahankan kepemilikan dan kedaulatan atas sumber dayanya," kata Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodríguez, dilansir Euronews.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyambut kesepakatan tersebut dan menilainya sebagai kemenangan besar bagi kedua negara. Rubio menyebut kerja sama ini akan menarik investasi swasta hingga 100 miliar dolar AS (Rp1,7 kuadriliun), membuka lapangan kerja baru, serta menurunkan harga bahan bakar bagi warga AS.

Pakar energi dari Institute of Advanced Studies in Administration (IESA) Oswaldo Felizzola menilai kerja sama ini sangat penting bagi industri minyak Venezuela yang kekurangan modal. Tanpa bantuan modal dan teknologi dari luar, ladang-ladang minyak tersebut dinilai tidak akan mampu dikembangkan dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan.

Di sisi lain, kelompok oposisi Venezuela mengkritik perjanjian tersebut karena dinilai kurang transparan dan berpotensi melanggar aturan hukum perminyakan negara. Tokoh oposisi Henrique Capriles mendesak pemerintah memberikan kejelasan terkait dasar hukum konsesi dan manfaat yang akan diterima masyarakat.