Cegah Blokade Massa, Bolivia Perpanjang Status Darurat Selama 90 Hari

Parlemen Bolivia mengesahkan perpanjangan ini melalui sidang pleno dengan 100 suara setuju dan 58 suara menolak atau abstain. Pemungutan suara tersebut meresmikan perpanjangan dekret yang sebelumnya diajukan oleh Presiden Rodrigo Paz.

"Kami menyetujui perpanjangan keadaan darurat ini selama faktor risiko masih mengancam," kata Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano.

Sebelumnya, pemerintah menerima laporan dari kepolisian dan militer mengenai tingginya ancaman pergerakan massa. Aturan ini memberi wewenang bagi militer untuk membantu polisi mengamankan jalur transportasi utama, tanpa mencabut hak konstitusional warga sipil.

Status darurat ini pertama kali diterapkan pada Juni lalu, setelah demonstran memblokir jalan raya utama selama lebih dari 50 hari. Aksi penutupan akses darat tersebut memicu krisis pasokan makanan dan bahan bakar, hingga kelangkaan tabung oksigen medis yang merenggut nyawa 17 pasien.

"Ini bukan darurat untuk membatasi ruang gerak masyarakat, melainkan darurat untuk mengembalikan kebebasan warga," tegas Presiden Rodrigo Paz, dilansir Latin Times.

Terganggunya rantai distribusi nasional turut memperburuk inflasi dan melemahkan nilai tukar mata uang boliviano. Oleh karena itu, pemulihan jalur logistik menjadi prioritas mendesak agar aktivitas perdagangan domestik tidak semakin terpuruk.

Keputusan parlemen ini mendapat penolakan keras dari sejumlah politikus oposisi dan serikat buruh. Mereka menilai pengerahan aparat keamanan tidak akan menyelesaikan akar masalah di masyarakat, seperti kemiskinan dan penyesuaian subsidi energi.

"Langkah ini sekadar mengobati gejala, bukan menyelesaikan akar persoalan mendasar di Bolivia," ujar Anggota Parlemen Gabriel Corvera.

Ketegangan politik kini makin memanas seiring adanya rencana demonstrasi susulan dari serikat petani dan sopir angkutan umum. Wilayah Cochabamba dan El Alto saat ini berada dalam pengawasan ketat aparat karena dinilai paling rawan terjadi bentrokan.