Daftar Pemimpin Dunia yang Jadi Target Penyadapan Pegasus, Siapa Saja?

Dikutip dari situs OCCRP, Selasa (3/11/2026), Presiden Prancis Emmanuel Macron termasuk salah satu pemimpin dunia yang nomor teleponnya ditemukan dalam daftar target potensial Pegasus. Investigasi menemukan nomornya diduga dipilih untuk menjadi sasaran pengawasan oleh Maroko pada paruh pertama 2019.

Pada periode yang sama, sejumlah pejabat dan orang dekat Macron juga masuk dalam daftar tersebut. Mereka termasuk penasihat utama Macron untuk urusan Afrika, Franck Paris, serta Alexandre Benalla yang saat itu bertanggung jawab atas keamanan Macron.

Investigasi menduga pemilihan nomor-nomor tersebut berkaitan dengan kepentingan Maroko terhadap perkembangan politik di Aljazair. Negara tersebut tengah mengalami krisis politik pada 2019 setelah gelombang demonstrasi menentang kepemimpinan Presiden Abdelaziz Bouteflika.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga termasuk pemimpin yang nomor teleponnya ditemukan dalam catatan Pegasus Project.

Berdasarkan investigasi, nomor Ramaphosa masuk dalam kelompok nomor yang diduga berkaitan dengan Rwanda. Temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya pengawasan terhadap komunikasi kepala negara Afrika Selatan oleh pihak asing.

Namun, catatan yang ditemukan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa ponsel Ramaphosa berhasil terinfeksi spyware Pegasus.

Nama Barham Salih, yang menjabat sebagai Presiden Irak ketika nomor teleponnya masuk dalam daftar, juga muncul dalam investigasi Pegasus Project.

Nomornya ditemukan dalam kelompok nomor yang memiliki keterkaitan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Investigasi tersebut mengindikasikan bahwa kedua negara berpotensi menjadi pengguna sistem pengawasan yang menargetkan nomor Salih.

Temuan ini memperlihatkan bagaimana teknologi pengawasan digital berpotensi digunakan untuk memantau komunikasi pejabat tinggi lintas negara.

Tak hanya pejabat pemerintahan, Raja Maroko Mohammed VI juga disebut masuk dalam daftar nomor telepon yang dipilih sebagai target potensial Pegasus.

Dalam investigasi tersebut, agen Maroko diduga memilih nomor telepon sejumlah tokoh penting di negaranya sendiri. Selain Mohammed VI, Perdana Menteri Saad Eddine el-Othmani juga termasuk dalam daftar.

Temuan tersebut memperlihatkan pengawasan menggunakan spyware berpotensi menyasar tokoh-tokoh di lingkungan pemerintahan maupun lingkaran kekuasaan negara yang diduga mengoperasikannya.

Mantan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador juga menjadi salah satu tokoh yang lingkaran keluarganya masuk dalam daftar target potensial Pegasus.

Investigasi menemukan sedikitnya 26 orang di sekitar Lopez Obrador yang nomor teleponnya diduga dipilih sebagai target. Mereka termasuk istrinya, tiga anak laki-lakinya, tiga saudara laki-lakinya, dokter jantung, kepala komunikasi, konsultan urusan internasional, hingga mantan sopirnya.

Pemilihan nomor-nomor tersebut berlangsung dalam dua tahun menjelang pemilihan presiden Meksiko 2018. Saat itu, Lopez Obrador tengah maju sebagai kandidat presiden melalui partai baru, Morena, yang menjadi ancaman bagi partai penguasa.

Lopez Obrador mengungkapkan kemarahannya setelah mengetahui keluarganya ikut menjadi sasaran potensial pengawasan.

“Sekarang kita mengetahui bahwa mereka juga memata-matai istri saya, anak-anak saya, bahkan dokter saya,” kata Lopez Obrador kepada wartawan.

Dia juga mempertanyakan besarnya anggaran yang digunakan untuk melakukan pengawasan tersebut.

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga termasuk dalam daftar tokoh pemerintahan yang nomor teleponnya diduga dipilih sebagai target Pegasus.

Berdasarkan catatan Pegasus Project, nomor Khan diduga dipilih oleh India. Temuan tersebut menjadi salah satu indikasi potensi penggunaan teknologi pengawasan digital dalam persaingan geopolitik antara kedua negara bertetangga itu.

Meski demikian, investigasi tersebut tidak secara otomatis memastikan bahwa ponsel Khan berhasil diretas menggunakan Pegasus.

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly juga masuk dalam daftar pemimpin pemerintahan yang nomor teleponnya ditemukan dalam catatan Pegasus Project.

Nomor Madbouly diduga dipilih oleh Arab Saudi sebagai target potensial pengawasan. Investigasi tersebut mengidentifikasi adanya keterkaitan antara nomor teleponnya dan pihak yang diduga menggunakan sistem pengawasan tersebut.

Madbouly menjadi salah satu dari tiga perdana menteri yang masih menjabat ketika nomor teleponnya ditemukan dalam daftar, bersama Imran Khan dan Saad Eddine el-Othmani.

Mantan Perdana Menteri Maroko Saad Eddine el-Othmani juga masuk dalam daftar nomor telepon yang diduga dipilih sebagai target Pegasus.

Menariknya, dugaan pengawasan terhadap el-Othmani disebut berkaitan dengan Maroko sendiri. Investigasi menemukan agen Maroko diduga memilih nomor telepon sejumlah tokoh penting di dalam negeri, termasuk perdana menteri dan raja mereka.

Temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan spyware tidak selalu terbatas pada pengawasan terhadap lawan politik atau pejabat negara lain.

Direktur Strategi Riset Freedom House, Nate Schenkkan, mengatakan negara-negara yang membeli perangkat lunak pengawasan seperti Pegasus berpotensi menggunakannya tanpa membedakan latar belakang target.

“Negara-negara yang membeli perangkat lunak semacam ini tidak membeda-bedakan berbagai jenis target. Mereka akan menggunakannya sesuai keinginan mereka,” kata Schenkkan.

Menurutnya, kemampuan untuk membeli dan menjual teknologi yang dapat menyusup ke perangkat komunikasi siapa pun berpotensi membahayakan banyak pihak, termasuk pemimpin negara dan pejabat pemerintahan.

“Sebagai seorang pemimpin, politisi, atau pejabat, setiap orang harus menggunakan suatu perangkat. Jika kita membiarkan orang membeli dan menjual kemampuan untuk menyusup ke perangkat-perangkat tersebut di mana pun di dunia, pada akhirnya kita sedang membuka jalan bagi perangkat semua orang untuk dikompromikan,” ujarnya.

Pegasus sendiri menjadi sorotan internasional karena kemampuannya mengakses informasi pribadi tanpa sepengetahuan pemilik perangkat. Kasus-kasus yang terungkap melalui Pegasus Project juga memunculkan kekhawatiran mengenai penyalahgunaan teknologi pengawasan digital oleh pemerintah.