Data 40 Ribu Pegawai Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS Diretas

Lebih dari separuh data yang bocor atau sekitar 21 ribu catatan berasal dari pegawai Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) yang bertugas di bandara serta pintu masuk perbatasan. Sekitar 10 ribu catatan lainnya berkaitan dengan staf Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) beserta unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI). Ribuan catatan sisanya mencakup personel Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi, serta Layanan Perlindungan Federal.

Selain informasi kontak, kebocoran ini membongkar keanggotaan pegawai dalam sistem Active Directory yang mengatur akses menuju perangkat lunak internal dan layanan pihak ketiga. Ribuan pegawai tercatat terhubung dengan perangkat pelacak lokasi ponsel buatan Penlink, aplikasi pengenalan wajah Mobile Fortify, hingga teknologi milik Cellebrite dan Palantir. Informasi tersebut juga termasuk bagan organisasi internal, puluhan nama operasi rahasia yang belum pernah dipublikasikan, serta kelompok kerja penyelidikan peretas asal China, Salt Typhoon dan Volt Typhoon.

Salah satu pendiri DDoSecrets, Emma Best, menyatakan bahwa jurnalis sekaligus peretas asal Swiss yang dikenal sebagai "maia arson crimew" bersama jurnalis AS Ryan Ottignon telah membuat alat pencarian khusus agar publik dapat menelusuri data tersebut. Perangkat ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas serta membantu pengawasan Kongres dan pengajuan permohonan informasi publik.

"Kebocoran ini luar biasa tetapi tampak sederhana karena mengidentifikasi pejabat yang mengawasi operasi rahasia dan penyamaran, perburuan pemerintah terhadap pembocor data, serta penyelidikan BlueLeaks yang gagal, bersama personel kunci dalam program penyerahan dan deportasi DHS yang terus meningkat," kata Best, dilansir BBC.

Aksi peretasan ini diklaim oleh kelompok aktivis peretas bernama Department of Peace yang diduga mengambil data pegawai sekitar pertengahan Agustus lalu. Mereka mengklaim berhasil menyusup melalui layanan masuk tunggal (single sign-on) Okta yang digunakan DHS untuk mengakses jaringan pusat, meski pihak Okta membantah adanya kebobolan pada sistem mereka. Sebelumnya pada Maret lalu, kelompok yang sama juga mengklaim telah meretas DHS dan menyebarkan ribuan dokumen kontrak dengan vendor pengawasan serta kontraktor pertahanan swasta.

Kelompok peretas tersebut menegaskan bahwa akasi ini merupakan balasan langsung atas tindakan represif agen ICE di lapangan. Operasi penegakan imigrasi pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump telah memicu kemarahan publik setelah agen ICE menembak lebih dari dua lusin orang dan menewaskan sedikitnya sembilan warga sepanjang tahun ini. Agen imigrasi kerap beroperasi tanpa mengenakan tanda pengenal serta menutupi wajah mereka dengan masker dan kacamata hitam saat melakukan penangkapan.

Juru bicara kelompok peretas Department of Peace juga menyindir pernyataan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Markwayne Mullin, yang menjabat sejak Maret lalu.

"Pada 17 Juli, Markwayne Mullin mengatakan dia sedang 'meningkatkan tekanan'. Inilah yang terjadi pada ICE ketika Anda melakukan hal itu," tulis juru bicara Department of Peace, dilansir NPR.

Pihak DHS menyatakan telah mengetahui adanya potensi kebocoran data dan sedang bekerja cepat untuk menangani situasi. Kementerian menegaskan bahwa mereka menanggapi serius segala bentuk ancaman keamanan terhadap seluruh pegawai maupun petugasnya di lapangan. Pemerintah berjanji akan mengambil langkah perlindungan yang diperlukan dan segera memberikan informasi terbaru kepada publik.

Insiden ini menjadi kebocoran data besar ketiga yang mengguncang instansi pemerintah AS dalam sebulan terakhir. Pada September lalu, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim telah mencuri ribuan catatan medis, psikiatris, dan data kepegawaian milik agen Biro Investigasi Federal (FBI). Selanjutnya pada Oktober, Kementerian Pertahanan AS digugat akibat kebocoran data jutaan personel militer aktif dan purnawirawan, disusul lumpuhnya situs Komisi Pemilihan Umum Federal (FEC) akibat dugaan upaya peretasan.