DC dan Virginia Gugat Rencana Pembangunan Tugu Kemenangan Trump

Dalam dokumen gugatan setebal 45 halaman, Schwalb dan Jones menuding pemerintah federal melanggar sejumlah undang-undang. Proyek ini dinilai mengabaikan Undang-Undang Karya Peringatan karena berjalan tanpa persetujuan Kongres AS. Pembangunan monumen juga melanggar Undang-Undang Ketinggian Bangunan yang membatasi tinggi struktur maksimal 39 meter, serta mengabaikan aturan perlindungan lingkungan dan pelestarian sejarah nasional.

Lokasi pembangunan tugu berada di jalur lalu lintas utama yang menghubungkan DC dan Virginia di atas Sungai Potomac. Konstruksi yang diperkirakan memakan waktu tiga tahun ini diprediksi memicu kemacetan parah dan mengalihkan rute jalan di sekitarnya. Proyek tersebut juga berisiko menghasilkan polusi serta limpasan air hujan ke Sungai Potomac.

Gangguan lalu lintas selama pembangunan dikhawatirkan menghambat respons layanan darurat lintas wilayah. Kerawanan ini menjadi perhatian mengingat kawasan tersebut merupakan lokasi tabrakan helikopter militer AS dan pesawat penumpang yang menewaskan 67 orang pada Januari 2025. Pejabat kedua wilayah menilai pemerintah federal mengabaikan dampak buruk tersebut demi mempercepat persetujuan proyek.

"Pembangunan tugu ini melanggar hukum serta akan menyebabkan kerugian serius, langsung, dan tidak dapat diperbaiki bagi DC beserta warganya. Kami mengajukan gugatan ini sekarang untuk melindungi kepentingan khusus DC dan peran pentingnya dalam menjaga perlindungan yang membuat ibu kota negara kita tetap indah dan aman," ujar Schwalb, dilansir NBC News.

Pemerintah AS telah menyerahkan dokumen rencana pembangunan setebal 106 halaman pada Jumat (30/10/2026). Proposal tersebut merancang bangunan megastruktur setinggi lebih dari 12 lantai yang dilengkapi patung perunggu Lady Liberty bersayap dengan obor api abadi. Tinggi tugu ini melampaui Patung Liberty dengan selisih sekitar 30 meter dan dua kali lipat lebih tinggi dari Monumen Lincoln.

Bagian dalam monumen akan dilengkapi dua lantai mezanin, dek observasi dengan pemandangan arah timur dan barat, ruang kantor, ruang staf, serta pusat komando pemadam kebakaran. Trump sebelumnya menyatakan struktur menyerupai Arc de Triomphe di Paris ini turut berfungsi sebagai fasilitas keamanan nasional. Ia menyebut bangunan itu akan menampung banyak pesawat nirawak (drone), penembak jitu di bagian atap dan plaza, serta gudang amunisi. Namun, dokumen rencana akhir yang diajukan pemerintah tidak mencantumkan fasilitas militer tersebut.

Juru bicara Gedung Putih, Davis Ingle, membela proyek ini sebagai upaya memperindah ibu kota dan menghormati jasa para pahlawan sepanjang 250 tahun sejarah AS. Monumen itu diklaim akan menjadi gerbang ikonik menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington bagi para veteran dan keluarga tentara yang gugur. Sebaliknya, pemerintah Virginia menilai proyek tersebut justru merusak kesakralan makam pahlawan dan menghalangi pemandangan bersejarah.

"Virginia sangat bangga menjadi rumah bagi Taman Makam Pahlawan Nasional Arlington, tempat peristirahatan terakhir bagi generasi pahlawan Amerika yang mengorbankan nyawa demi membela negara kita. Proyek ambisi pribadi Presiden Trump yang ilegal ini merupakan penghinaan terhadap tanah suci ini dan pengorbanan luar biasa yang diwakilinya," kata Jones.

Gugatan bersama DC dan Virginia ini menambah daftar tuntutan hukum terhadap proyek tugu Trump menjadi tiga kasus. Gugatan pertama diajukan pada Februari lalu oleh kelompok veteran Perang Vietnam dan sejarawan arsitektur yang khawatir tugu tersebut menghalangi pemandangan menuju makam nasional. Gugatan kedua menyusul pada 8 Oktober dari pemerintah Arlington County yang mempermasalahkan dampak buruk proyek bagi warga serta potensi perubahan jalur penerbangan di dekat lokasi.

Hakim Pengadilan Distrik AS, Tanya Chutkan, sedang mempertimbangkan penerbitan perintah penangguhan sementara atas gugatan pertama dari kelompok veteran. Dalam sidang pada Jumat, Chutkan belum mengambil keputusan langsung tetapi berjanji segera mengeluarkan putusan. Ia juga memerintahkan pihak penggugat dan tergugat dalam kasus gugatan DC dan Virginia untuk menyepakati jadwal pembahasan perintah penahanan sementara pada Sabtu malam.

Chutkan sebelumnya telah mewajibkan pemerintah memberikan pemberitahuan 48 jam kepada pengadilan sebelum memulai aktivitas konstruksi. Di sisi lain, proyek ini telah mengantongi persetujuan awal dari Komisi Seni Rupa AS dan Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional yang anggotanya ditunjuk oleh Trump. Komisi Perencanaan dijadwalkan menggelar pemungutan suara untuk persetujuan akhir proyek tersebut pada Kamis (5/11/2026).