Mensos Apresiasi 8.217 Agen Perlinsos di Banyumas, 209 Ribu KK Terdata
Mensos Gus Ipul mengapresiasi 8.217 Agen Perlinsos di Banyumas yang membantu registrasi ulang dan pemutakhiran data perlindungan sosial digital.
Sebanyak 209.176 kepala keluarga atau 32,21 persen di Banyumas telah masuk Sistem Perlinsos, melampaui rata-rata nasional menurut Gus Ipul.
Sistem terintegrasi berbasis AI menentukan kelayakan bansos; kolaborasi pemerintah hingga RT/RW ditargetkan memperbaiki akurasi data dan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi 8.217 Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang membantu masyarakat melakukan registrasi ulang dan pemutakhiran data perlindungan sosial secara digital.
Apresiasi itu disampaikan Gus Ipul dalam kegiatan Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.
Turut hadir 3.540 peserta dalam acara ini, yang terdiri dari perwakilan RT/RW se-Kabupaten Banyumas, Agen Perlinsos, operator SIKS-NG, perwakilan kecamatan, SDM PKH, serta siswa Sekolah Rakyat.
1. Sebanyak 209 ribu kepala keluarga di Banyumas sudah masuk sistem
Pemerintah Kota Surabaya mengintensifkan pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai bagian dari program percontohan nasional. Melalui sistem yang terintegrasi, pemerintah berharap proses validasi penerima bantuan sosial (bansos) menjadi lebih akurat, cepat, dan tepat sasaran. (dok. Pemkot Surabaya) Gus Ipul mengatakan, ribuan agen Perlinsos membantu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Banyumas untuk masuk ke dalam sistem perlindungan sosial digital. Menurutnya, Banyumas menjadi wilayah dengan jumlah rata-rata tertinggi dari skala nasional, yang masuk dalam Sistem Perlinsos.
"Banyumas, kita buktikan Pak Bupati, yang masuk Sistem Perlinsos kita ada 209.176 Kepala Keluarga atau 32,21 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional, Banyumas istimewa," kata Gus Ipul, dikutip dari siaran pers, Senin (2/11/2026).
2. Sistem menjadi penentu layak tidaknya masyarakat menerima bansos
Ilustrasi bansos. (IDN Times) Gus Ipul menjelaskan perlindungan sosial digital merupakan upaya pemutakhiran data yang terintegrasi dengan berbagai basis data milik pemerintah.
"Jadi datanya terhubung dengan Dukcapil, terhubung dengan Samsat, terhubung dengan ATR/BPN, terhubung dengan PLN, terhubung dengan BPJS Kesehatan, terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti akan terhubung dengan semua data milik pemerintah," jelasnya.
Penentuan kelayakan seseorang untuk menerima bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui sistem berbasis Artificial Intelligence (AI).
Sementara itu, para agen hanya berperan sebagai relawan yang membantu masyarakat melakukan registrasi ulang bansos.
3. Kolaborasi sangat penting dalam proses pemutakhiran data
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memaparkan penyaluran bansos di Gedung Kemensos, Rabu (5/8/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum) Gus Ipul juga mengungkapkan kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam proses pemutakhiran data ini. Kolaborasi ini dapat dimulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pilar-pilar sosial, hingga RT/RW setempat.
“Kita bangun Indonesia dari Kabupaten Banyumas, jadi kita malam ini kumpul untuk menjadikan Banyumas sebagai Kabupaten terbaik dalam rangka menghadirkan data yang akurat, dan tentu itu akhirnya untuk Indonesia sejahtera,” ujarnya.
4. Sistem Perlinsos diharapkan meminimalisir kesalahan data masyarakat
Agen Perlinsos Digital di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi saat memasukkan data pendaftar bansos. (IDN Times/Khusnul Hasana) Dalam kesempatan ini, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, menyampaikan penerapan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi diharapkan dapat memperkecil margin of error atau tingkat kesalahan data. Sehingga dengan bantuan sistem ini, data penerima semakin akurat dan penyaluran bansos dapat semakin tepat sasaran.
"Tujuan kita sama, dari Pak Menteri, dari saya, dari masyarakat, dari pemerhati sosial. Tujuannya adalah penerimaan manfaat adalah betul-betul tepat sasaran," kata Sadewo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Agus Priyanggodo, jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kemensos, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banyumas.
