Dialog Alot, Trump Bersikeras Ingin Ambil Alih Greenland

Pertemuan antara para pejabat Washington, Kopenhagen, dan Nuuk di Gedung Putih gagal menghasilkan terobosan besar. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan bahwa masih ada ketidaksepakatan mendasar antara pihaknya dengan AS mengenai Greenland.

Meski demikian, Rasmussen menyebut pertemuan tersebut berjalan secara terus terang dan konstruktif. Ketiga negara sepakat untuk membentuk kelompok kerja tingkat tinggi untuk membahas masa depan wilayah otonom Denmark tersebut.

Rasmussen mengatakan, ada garis merah yang tidak dapat dilanggar AS. Denmark dan Greenland terbuka terhadap kemungkinan Washington untuk membuka lebih banyak pangkalan militer di Greenland. Dirinya mengamini pandangan Trump yang menyebut bahwa keamanan harus diperkuat untuk melawan kepentingan Rusia dan China di Arktik.

Diplomat Denmark itu mengatakan bahwa AS sama sekali tidak perlu merebut Greenland dan mendesak Washington untuk terlibat dalam kerja sama yang saling menghormati terkait pulau Arktik yang dikendalikan oleh Kopenhagen tersebut.

Dalam pertemuan di Gedung Putih, Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan bahwa negaranya akan membangun militer yang lebih permanen dan lebih besar di Greenland. Poulsen menyebut bahwa sangat hipotetis jika AS melancarkan serangan untuk merebut wilayah tersebut.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, bersama mitranya dari Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa pulau itu tidak akan dimiliki atau diperintah oleh Washington.

"Jika kita harus memilih antara AS dan Denmark di sini dan sekarang, kita memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa. Tujuan dan keinginan Greenland adalah dialog damai, dengan fokus pada kerja sama," kata Nielsen, dilansir The Guardian.

Frederiksen mengatakan bahwa tidak mudah bagi Denmark untuk menentang tekanan yang sama sekali tidak dapat diterima dari sekutu terdekatnya. Namun, kenyataannya perbatasan tidak dapat diubah dengan paksa, dan negara-negara kecil tidak boleh takut pada negara-negara besar.

Beberapa pemimpin Uni Eropa (UE) menyatakan dukungannya untuk integritas teritorial dan hak penentuan nasib sendiri terhadap Denmark. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa Greenland milik rakyatnya.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan bahwa jika kedaulatan negara UE dan sekutunya terpengaruh, dampaknya akan sangat besar. Macron menyatakan bahwa Prancis akan bertindak dengan solidaritas penuh bersama Denmark dan kedaulatannya.

Kementerian Pertahanan Denmark mengklaim bahwa Prancis, Jerman, dan Norwegia akan menyumbangkan personel mereka ke pasukan multinasional yang dipimpin oleh Denmark untuk meningkatkan kehadiran militer di dan sekitar Greenland. Selain tentara, dukungan itu juga mencakup pesawat terbang dan kapal.

Mengutip BBC, Denmark mengatakan ekspansi militernya di Greenland akan berlangsung dalam kerja sama erat dengan sekutu. Kopenhagen menyebut bahwa ketegangan geopolitik telah menyebar ke Arktik.