Dubes AS di Israel: Negara Palestina Tak Lagi Menjadi Tujuan Washington

Huckabee mengatakan jika negara Palestina dibentuk, negara itu tidak akan berada di Tepi Barat, kecuali ada beberapa hal signifikan yang terjadi yang mengubah budaya. Namun, dirinya menyebut bahwa perubahan tersebut mungkin tidak akan pernah terjadi.

Diplomat AS itu telah menjadi pendukung kuat gagasan Greater Israel, yang menginginkan kendali permanen Negara Yahudi itu atas Wilayah Palestina yang Diduduki, dan menggunakan istilah Alkitab "Yudea dan Samaria" untuk Tepi Barat, dilansir BBC.

Selama kampanyenya pada 2008, Huckabee mengatakan bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Dalam kunjungannya pada 2017 ke Tepi Barat, dirinya menolak konsep pendudukan Israel sepenuhnya, dan menyebut negara itu memiliki akta kepemilikan atas wilayah Palestina yang diduduki tersebut.

Warga Palestina mengatakan bahwa Israel telah membuat pembentukan negaranya hampir mustahil dengan membangun lebih banyak dan lebih besar permukiman Yahudi di Tepi Barat, serta melemahkan otoritas Palestina.

Pada masa jabatan pertama Presiden AS, Donald Trump, pendekatan terhadap solusi dua negara relatif suam-suam kuku, meski solusi itu telah lama menjadi pilar kebijakan Washington di Timur Tengah. Trump juga tidak memberikan banyak tanda terkait posisinya dalam masalah tersebut pada masa jabatan keduanya.

Solusi dua negara menggambarkan negara Palestina yang merdeka di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara itu akan berdiri berdampingan dengan Israel.

Namun, Israel menolak solusi tersebut. Menurutnya, penyelesaian akhir apa pun harus merupakan hasil negosiasi dengan Palestina, dan status kenegaraan tidak boleh menjadi prasyarat.

Para analis menambahkan, penolakan tegas Huckabee terhadap negara Palestina akan menciptakan komplikasi diplomatik bagi sekutu AS. Itu akan membuat negara-negara Eropa dan Arab terikat karena sangat berkomitmen pada solusi dua negara, dan di saat bersamaan selalu tunduk pada Washington.

Huckabee mengecam keras sanksi yang dijatuhkan kepada dua menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich oleh Inggris, Norwegia, Australia, Kanada, dan Selandia Baru.

Kedua pejabat itu dinilai telah memicu kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia Palestina.

"Saya belum mendengar alasan yang tepat mengapa kedua menteri terpilih ini dijatuhi sanksi oleh negara-negara yang seharusnya menghormati kedaulatan negara dan mengakui bahwa mereka tidak melakukan tindakan kriminal apa pun," kata Huckabee.

Sementara itu, Bruce mengatakan bahwa AS menganggap sanksi tersebut sangat tidak membantu mencapai gencatan senjata di Gaza. Dia menambahkan negara-negara tersebut harus fokus pada pelaku sebenarnya, yakni Hamas.

"Kami tetap khawatir tentang langkah apa pun yang akan semakin mengisolasi Israel dari komunitas internasional. Jika sekutu kami (AS) ingin membantu, mereka harus fokus mendukung negosiasi Utusan Khusus (Steve) Witkoff dan mendukung Yayasan Kemanusiaan Gaza dalam hal makanan dan bantuan," kata Bruce, dikutip dari Anadolu.