Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri Estonia, pada Jumat (9/6/2023), resmi memberlakukan sanksi larangan masuk kepada pemimpin Gereja Ortodoks Rusia, Patriark Kirill. Landasannya adalah Kirill dianggap mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Pada April 2023, pemerintah Ceko sudah memberikan sanksi kepada Patriark Kirill atas dukungannya terhadap Kremlin. Sebelumnya, pemimpin Gereja Ortodoks Rusia itu juga menyebut bahwa warga yang tidak mau membela negaranya sebagai musuh dalam selimut.
Menteri Luar Negeri Estonia, Margus Tshakna, memperbarui daftar sanksi Magnitsky atau warga asing yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebanyak 58 warga Rusia dimasukkan dalam sanksi terbaru dari Estonia tersebut.
"Patriark Kirill adalah salah seorang pengikuti terbesar dan paling setia terhadap ideologi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ini hanya masalah waktu dia dimasukkan ke dalam daftar hitam di Estonia. Dia telah menjustifikasi dan membantu propaganda Rusia soal perang di Ukraina," terang Tshakna, dikutip ERR.
"Tidak ada seorang pun yang mendukung tindakan keji Rusia akan disambut baik masuk ke Estonia. Saya menyerukan kepada seluruh negara untuk menjatuhkan sanksi kepada semua pendukung dan kejahatan Rusia," sambungnya.
Selain Kirill, Tsahkna menambahkan bahwa terdapat sembilan individu asal Rusia yang mempersekusi jurnalis Vladimir Kara-Murza. Beberapa orang tersebut masih belum masuk dalam sanksi Uni Eropa (UE) dan berhubungan dengan kasus tewasnya Sergei Magnitsky.
"Ini adalah posisi Estonia bahwa persekusi dan pemenjaraan Kara-Murza harus dimasukkan ke dalam pelanggaran HAM global. Kami akan melanjutkan pekerjaan dalam membebaskan semua tahanan politik di Rusia dan menghukum pihak penekan," ungkap Tsahkna, dikutip The Baltic Times.
"Kami juga memperbarui daftar orang yang sengaja melakukan atau mendukung pelanggaran hak asasi manusia (HAM) agar tidak diperbolehkan lagi masuk ke Estonia," sambungnya.
Pada April 2023, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi pengecaman kepada Patriark Kirill yang berperan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Organisasi non-profit, Human Rights Without Frontiers juga sudah meminta ICC untuk menghukum Kirill.
Menteri Pertahanan Estonia, Hanno Pevkur, mengumumkan pembaruan Rencana Pembangunan Pertahanan Nasional (RKAK). Dalam rencana itu, Estonia akan meningkatkan persenjataan dengan memperbarui sistem senjata dan mendapatkan amunisi baru.
"Situasi keamanan kami berubah. Eskalasi konflik di Ukraina menjadi perang skala besar ini memaksa kami untuk merevisi RKAK yang sebelumnya sudah disetujui pada akhir 2021," ungkap Pevkur.
Ia menambahkan bahwa Parlemen Estonia (Riigikogu) telah menyetujui peningkatan anggaran belanja pertahanan hingga 3 persen dari PDB. Anggaran tersebut juga berfungsi dalam biaya pangkalan sekutunya.
Pevkur menyebut pelajaran dari perang Ukraina harus bersatu terhadap kesiapan pertahanan Estonia. Hal itu juga sudah tertuang dalam pembaruan rencana pembangunan pertahanan tersebut.