4 Fakta Ambisi Korsel untuk Menjadi Eksportir Senjata Terbesar Dunia

Pertumbuhan pesat industri pertahanan Seoul didorong oleh tingginya permintaan dari negara-negara Eropa yang memperkuat persenjataan mereka usai invasi Rusia ke Ukraina.

Polandia menjadi klien utama setelah menandatangani kontrak berskala besar senilai 44,2 miliar dolar AS (sekitar Rp783,4 triliun). Kesepakatan itu mencakup pembelian tank K2, howitzer swa-gerak K9, dan berbagai sistem persenjataan lainnya. Bulan lalu, Presiden Korsel Lee Jae Myung juga bertemu Perdana Menteri Polandia Donald Tusk untuk membahas perluasan kerja sama industri pertahanan kedua negara.

Selain Eropa, keunggulan sistem persenjataan Korsel di kawasan Teluk dan pesanan jet tempur dari Filipina turut memperkokoh posisi Seoul.

Presiden Lee menegaskan bahwa industri pertahanan merupakan bagian penting dari strategi 'kemandirian pertahanan nasional', sekaligus penggerak ekonomi negara. Dalam upacara pengiriman perdana jet tempur KF-21 di Sacheon pada 25 Maret 2026, ia menyebut proyek tersebut sebagai simbol kebangkitan Korsel dalam menghadapi kekuatan industri pertahanan global.

"Keberhasilan KF-21 bukan hanya memperkuat kemampuan pertahanan kita, tetapi juga memberi momentum baru bagi Korsel untuk bersaing dengan negara-negara industri pertahanan terkemuka di dunia," kata Lee.

Untuk diketahui, KF-21 menjadi jet tempur pertama buatan Korsel yang memasuki tahap produksi massal. Indonesia turut membiayai pengembangan proyek tersebut, yang kini dipertimbangkan untuk pasar ekspor.

Pertumbuhan industri pertahanan Korsel berakar pada sejarah keamanan negara tersebut. Setelah infiltrasi pasukan Korea Utara ke Seoul pada 1968, pemerintah di bawah Presiden Park Chung-hee mulai mendorong pengembangan senjata dalam negeri. Sejak itu, produksi pertahanan berkembang seiring pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, di balik kesuksesan ekonomi ini, para pengamat memperingatkan adanya ancaman yang mengkhawatirkan. Peningkatan ekspor senjata secara otomatis meningkatkan risiko keterlibatan tidak langsung Seoul dalam konflik internasional, dan menghadapi tekanan diplomatik terkait penggunaan senjata buatannya di kawasan perang.

Sebagai contoh, penumpukan sistem pertahanan udara Korsel di Uni Emirat Arab (UEA) mulai menyeret kepentingan diplomatik Seoul di Timur Tengah. Di sisi lain, Korsel juga harus menjaga hubungan dengan Iran untuk jalur pasokan minyak mereka.

Pemerintah Korsel menyatakan tetap menerapkan regulasi ketat melalui Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) dan aturan internasional, termasuk Perjanjian Perdagangan Senjata. Namun, para kritikus skeptis bahwa standar tersebut diterapkan secara konsisten demi mengejar keuntungan ekonomi. Kritik juga muncul terkait konsistensi penerapan standar hak asasi manusia (HAM) dan pembatasan ekspor senjata ke wilayah konflik.

"Pemerintah dan media terus membingkai hal ini sebagai jackpot industri pertahanan atau saham pertahanan yang melonjak. Patut diragukan apakah penyaringan risiko yang berarti benar-benar dilakukan," ujar Moon A-young, presiden PeaceMomo, organisasi Korea yang merupakan mitra SIPRI, dikutip dari Hankyoreh.

"Jika kritik Presiden Lee terhadap Israel didasarkan pada keyakinannya terhadap HAM universal, kritik tersebut perlu diterapkan secara konsisten pada ekspor senjata," sambungnya.

Tantangan masa depan Seoul tidak hanya datang dari risiko politik, tetapi juga dari tetangganya. Keputusan Jepang baru-baru ini untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan memicu kewaspadaan tinggi di Korsel. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa pejabat industri Korsel kini memantau dengan saksama pergerakan Tokyo, yang berpotensi menjadi pesaing berat khususnya dalam sektor pembuatan kapal perang.

Kini, di tengah pertumbuhan yang masif, Korsel dihadapkan pada ujian keseimbangan. Hal itu termasuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan ambisi militer globalnya, atau menjaga komitmen perdamaian internasional yang bebas dari risiko geopolitik.

Berdasarkan data mengenai ekspor senjata global pada 2025, AS mendominasi pasar ekspor senjata global di peringkat pertama dengan pangsa pasar mencapai 42 persen, diikuti oleh Prancis di posisi kedua dengan 10 persen, dan Israel dengan 7,8 persen. Sementara itu, Korsel berhasil melesat ke peringkat keempat dengan menguasai 6 persen pangsa pasar, sedikit unggul di atas Rusia yang kini berada di peringkat kelima dengan 5,8 persen. Disusul, Italia dengan 5,7 persen, Jerman dengan 5,1 persen, China dengan 2,6 persen, Inggris dengan 2,1 persen, dan Belanda dengan 1,8 persen.