Gaji PM Singapura Naik Jadi Rp50,1 M, Tertinggi di Dunia

Sebelum kenaikan diberlakukan, Wong sebenarnya sudah menjadi pemimpin negara dengan gaji tertinggi di dunia. Ia saat ini menerima sekitar 2,2 juta dolar Singapura per tahun sebagai perdana menteri. Dengan skema baru, pendapatan tahunan Wong akan meningkat menjadi sekitar 3,6 juta dolar Singapura.

Jumlah tersebut jauh melampaui pendapatan sejumlah pemimpin negara lain. Chief Executive Hong Kong John Lee, misalnya, menerima sekitar 719 ribu dolar Amerika Serikat (AS) per tahun, sedangkan Presiden Swiss Guy Parmelin memperoleh sekitar 606 ribu dolar AS.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki gaji resmi sebesar 400 ribu dolar AS per tahun. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham memperoleh sekitar 230 ribu dolar AS.

Kenaikan tersebut membuat kesenjangan antara gaji Wong dan pemimpin politik negara-negara lain semakin lebar. Pemerintah Singapura selama bertahun-tahun mempertahankan sistem remunerasi tinggi bagi pejabat politik, dengan alasan untuk menjaga kualitas pemerintahan sekaligus mengurangi insentif korupsi.

Pemerintah juga berargumen kompensasi yang kompetitif diperlukan agar pejabat publik tidak tergoda menerima suap. Singapura sendiri secara konsisten berada di jajaran negara dengan tingkat persepsi korupsi terendah menurut indeks tahunan Transparency International.

Wong mengakui gaji menteri Singapura selama ini mendapat sorotan karena nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan mayoritas masyarakat. Pendapatan bulanan median di Singapura saat ini sekitar 5.775 dolar Singapura.

Namun, dia mengatakan, pemerintah menghadapi persoalan lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni kesulitan mengajak orang-orang berprestasi untuk meninggalkan karier mereka dan masuk dunia politik.

Wong mengatakan ia pernah mencoba meyakinkan sejumlah pemimpin bisnis dan pejabat tinggi pemerintahan, untuk maju ke politik. Namun, sebagian dari mereka memilih tetap berada di sektor masing-masing.

Menurut Wong, pemerintah memang tidak bisa menyamai pendapatan yang diperoleh sejumlah eksekutif perusahaan besar. Meski demikian, pemerintah ingin memastikan perbedaan pendapatan tersebut tidak menjadi hambatan finansial yang terlalu besar bagi seseorang yang mempertimbangkan karier politik.

“Pemerintah tidak dapat menyamai apa yang diperoleh sebagian dari orang-orang ini, tetapi kami tidak membuat hambatan finansial menjadi terlalu tinggi bagi mereka untuk meninggalkan karier dan masuk ke dunia politik,” ujar Wong, dilansir dari BBC.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat membantu proses regenerasi kepemimpinan Singapura. Wong menilai kemampuan negara untuk mempertahankan pemerintahan yang efektif sangat bergantung pada kemampuannya menarik orang-orang dengan kompetensi tinggi untuk mengisi posisi politik.

Dalam skema baru, gaji dasar paket remunerasi menteri akan meningkat dari sekitar 1,1 juta dolar Singapura menjadi sekitar 1,2 juta dolar Singapura. Namun, Wong memperkirakan sebagian besar menteri dapat menerima sekitar 1,35 juta dolar Singapura pada akhir masa pemerintahan saat ini.

Hal itu dimungkinkan karena sebagian komponen gaji pejabat politik dikaitkan dengan kinerja. Besaran remunerasi tidak hanya bergantung pada gaji dasar, tetapi juga dapat meningkat berdasarkan pencapaian sejumlah target ekonomi dan sosial pemerintah.

Beberapa indikator yang menjadi pertimbangan antara lain tingkat pengangguran, pertumbuhan pendapatan, dan pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP.

Pemerintah Singapura telah lama menggunakan sistem tersebut untuk menjelaskan bahwa remunerasi pejabat politik bukan sekadar pembayaran tetap, melainkan juga memiliki komponen yang berkaitan dengan hasil kerja pemerintahan.

Meski demikian, kebijakan ini kembali memicu kritik. Singapura saat ini menghadapi kekhawatiran mengenai pemutusan hubungan kerja, prospek pekerjaan bagi lulusan baru, serta tekanan inflasi dan biaya hidup.

Data pemerintah menunjukkan jumlah pekerja yang terkena PHK pada kuartal terakhir mencapai level tertinggi dalam lebih dari lima tahun. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat menilai kenaikan gaji pejabat politik kurang sensitif terhadap persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

Di media sosial, sejumlah warga menyebut kebijakan itu tidak peka karena diumumkan ketika banyak masyarakat justru menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Namun, ada pula yang mendukung kenaikan tersebut dengan alasan Singapura membutuhkan yang terbaik dari yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan.

Isu gaji pejabat politik sendiri bukan hal baru dalam politik Singapura. Pada pemilu 2011, People’s Action Party (PAP) mengalami penurunan perolehan suara ke titik terendah dalam beberapa dekade. Ketidakpuasan publik terhadap gaji menteri dan kebijakan imigrasi menjadi salah satu faktor yang disorot dalam pemilu tersebut.

Setahun kemudian, pemerintah memangkas gaji para menteri. Namun, setelah bertahun-tahun tidak mengalami penyesuaian signifikan, pemerintah kini kembali menaikkan remunerasi pejabat politik dengan alasan kebutuhan regenerasi dan persaingan mendapatkan talenta.

Wong mengatakan dirinya memahami mengapa persoalan tersebut terus mendapat perhatian publik. Meski demikian, dia menilai pemerintah tidak bisa terus menghindari pembahasan mengenai gaji politik hanya karena isu tersebut sensitif secara politik.

Wong juga telah berkomitmen untuk menyumbangkan kenaikan gajinya sebesar 1,4 juta dolar Singapura atau sebesar Rp19,5 miliarlEE kepada badan amal selama lima tahun ke depan. Langkah tersebut sebelumnya juga pernah dilakukan pendahulunya, Lee Hsien Loong, yang pada 2007 berjanji menyumbangkan kenaikan gajinya kepada badan amal selama beberapa tahun.