Alasan PM Singapura Naikkan Gaji Menteri: Rekrut Warga Masuk Politik

Wong mengatakan, persoalan regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu tantangan yang ia rasakan sejak mengambil alih jabatan perdana menteri. Sebelum Pemilu Singapura terakhir, ia mengaku telah mendekati sejumlah pejabat tinggi pemerintahan yang dinilainya memiliki pengalaman, karakter, dan potensi untuk menjadi pemimpin politik.

Wong menilai para pejabat tersebut memiliki pengalaman yang memungkinkan mereka langsung menangani kementerian-kementerian penting apabila masuk ke dunia politik. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak ada satu pun dari mereka yang bersedia meninggalkan karier sebagai birokrat untuk menjadi politisi.

“Pada akhirnya, tidak ada satu pun yang bersedia mengambil langkah tersebut. Namun, saya bisa membawa masuk pejabat yang lebih muda dengan potensi kuat dan masa depan yang lebih panjang, seperti Jeffrey Siow, David Neo, dan Jasmin Lau,” kata Wong.

Menurut Wong, persoalan regenerasi juga tidak bisa ditunda terlalu lama. Ia mengatakan mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong sebenarnya berharap dapat menyerahkan jabatan perdana menteri lebih awal. Namun, sejumlah kondisi tidak terduga membuat proses tersebut tertunda, termasuk ketika mantan Wakil Perdana Menteri Heng Swee Keat mengalami stroke dan kemudian pandemi Covid-19 melanda.

Ketika akhirnya mengambil alih pemerintahan, Wong mengaku menyadari bahwa regenerasi kepemimpinan merupakan kebutuhan mendesak. Ia juga menyinggung kebijakan pengurangan gaji politik pada 2012 yang kemudian diikuti tidak adanya perubahan terhadap standar gaji selama 15 tahun.

“Dan pengurangan gaji politik pada 2012, yang kemudian diikuti 15 tahun tanpa penyesuaian terhadap standar tersebut, tidak membuat tugas itu menjadi lebih mudah,” ujarnya.

Wong mengatakan persoalan tersebut semakin terlihat ketika melihat posisi sejumlah menteri senior dalam pemerintahan. Tiga anggota kabinet paling senior, yakni Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, akan berusia 70 tahun atau lebih pada periode pemerintahan berikutnya.

“Kita tidak seharusnya membuat rencana dengan asumsi bahwa mereka akan tetap memimpin kementerian-kementerian tersebut pada saat itu. Demi kebaikan tim dan kekuatan institusi kita, generasi berikutnya harus mengambil alih,” kata Wong.

Menurutnya, ketiga menteri tersebut juga telah mendesaknya untuk segera menyiapkan rencana suksesi. Ia mengatakan mencari pengganti yang sudah siap menduduki posisi setingkat mereka bukan perkara mudah. Tantangan serupa juga dihadapinya dalam mencari penerus untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Wong mengatakan, tantangan merekrut calon pemimpin dari sektor swasta bahkan lebih besar. Ia mengingatkan, kebutuhan pemerintah bukan hanya mempertahankan birokrat yang berkualitas, tetapi juga menghadirkan orang-orang yang memiliki pengalaman panjang di dunia bisnis dan profesi lainnya.

“Hal itu penting karena kami tidak bisa membangun kepemimpinan politik hanya dari sektor pelayanan publik. Saya ingin orang-orang di kabinet yang telah menghabiskan sebagian besar karier mereka di dunia bisnis atau bidang profesional lainnya, terutama dalam memimpin organisasi besar dan mengawasi sistem yang kompleks,” ujarnya.

Menurut Wong, kandidat yang diincar antara lain direktur utama perusahaan besar yang tercatat di bursa Singapura, termasuk dari sektor perbankan, telekomunikasi, penerbangan, teknik, dan bidang lainnya. Mereka juga mencakup orang-orang yang sedang dipersiapkan untuk menduduki posisi tersebut.

Masalahnya, orang-orang dengan kualifikasi tersebut umumnya memperoleh penghasilan yang sangat tinggi. Wong mengatakan pendapatan mereka dapat mencapai beberapa juta dolar Singapura per tahun, bahkan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan gaji politik yang telah direvisi.

“Kami tidak berusaha menyamai penghasilan mereka. Kami tidak akan pernah melakukannya. Namun, ketika kami mendekati orang-orang dengan kapasitas seperti itu, kami tidak bisa berpura-pura bahwa biaya kesempatan yang mereka hadapi tidak ada,” kata Wong.

Wong mengungkapkan, sebelum Pemilu Singapura terakhir, ia juga berbicara dengan sejumlah CEO dan pemimpin bisnis senior yang penghasilannya beberapa kali lipat dibandingkan seorang menteri. Ia menilai orang-orang tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan.

Tidak ada satu pun dari mereka yang secara langsung menyebut gaji sebagai alasan menolak tawaran tersebut. Namun, Wong mengatakan hal itu bukan berarti persoalan remunerasi tidak memiliki pengaruh dalam keputusan mereka.

“Dari sudut pandang mereka, orang-orang ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun karier yang sukses. Kami meminta mereka meninggalkan semua itu, menerima pengurangan pendapatan yang besar, mengikuti pemilu tanpa kepastian akan menang, dan memulai kembali di lingkungan yang sepenuhnya baru,” ujarnya.

Menurut Wong, pengorbanan untuk masuk ke politik juga tidak hanya berkaitan dengan kehilangan pendapatan. Kehidupan politik membawa tekanan tersendiri terhadap keluarga dan kehidupan pribadi seorang kandidat.

“Tidak ada penyesuaian gaji yang dapat mengompensasi hal tersebut, dan memang bukan itu tujuannya,” kata Wong.

Ia menjelaskan, fungsi remunerasi politik lebih terbatas, yakni memastikan persoalan finansial tidak menjadi hambatan tambahan bagi orang-orang yang sebenarnya memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengabdi melalui politik.

“Tujuan remunerasi jauh lebih sederhana: memastikan bahwa di atas semua pengorbanan lainnya, kami tidak membuat hambatan finansial menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya,” ujarnya.

Wong menegaskan perdebatan mengenai kenaikan gaji pejabat politik seharusnya tidak hanya dilihat dari besaran penghasilan menteri saat ini. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan Singapura mempertahankan kualitas kepemimpinan politik pada masa mendatang.

“Ini bukan sekadar tentang berapa yang kita bayarkan kepada para menteri saat ini. Ini tentang apakah para perdana menteri di masa depan akan terus memiliki peluang yang realistis untuk meyakinkan warga Singapura yang kompeten, dari pelayanan publik, sektor swasta, dan berbagai bidang kehidupan lainnya, agar bersedia maju dan membangun tim terbaik untuk melayani Singapura dan warga Singapura,” kata Wong.

Dalam sidang parlemen, Wong juga mengingatkan pembahasan mengenai gaji politik bukan hal baru. Dalam debat mengenai remunerasi politik pada 2012, Partai Aksi Rakyat (PAP) dan Partai Pekerja (WP) mengajukan formula yang berbeda, tetapi tingkat gaji yang dihasilkan pada dasarnya berada dalam kisaran yang sama.

Kedua partai saat itu juga memiliki kesamaan pandangan, gaji politik harus transparan dan cukup kompetitif untuk menarik orang-orang dengan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, gaji tersebut tetap harus memberikan diskon yang signifikan dibandingkan pendapatan di luar pemerintahan sebagai bentuk pengabdian publik.

Masalahnya, pemerintah kemudian berulang kali menunda penyesuaian gaji politik. Komite independen merekomendasikan kenaikan pada 2017, tetapi pemerintah tidak menindaklanjutinya. Peninjauan berikutnya yang dijadwalkan pada 2023 juga ditunda.

Akibatnya, standar remunerasi pejabat politik tidak berubah selama 15 tahun, sementara pendapatan di sektor swasta, pelayanan publik, dan kehakiman terus mengalami peningkatan. Wong mengatakan kondisi tersebut membuat kesenjangan gaji menteri dengan profesi lain semakin lebar.

“Gaji menteri semakin tertinggal sebagai akibatnya. Kesenjangan tersebut memang paling terlihat ketika dibandingkan dengan sektor swasta, tetapi bahkan sekarang ada beberapa pejabat tinggi pelayanan publik yang memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada para menteri,” ujarnya.

Wong mengakui ada alasan politik di balik keputusan pemerintah untuk beberapa kali menahan penyesuaian tersebut. Namun, menurutnya, mempertahankan kondisi tersebut bukan lagi pilihan yang tepat.

“Akan lebih mudah secara politik bagi saya untuk membiarkan semuanya seperti sekarang. Namun, itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan,” katanya.

Ia menolak anggapan kualitas birokrasi Singapura yang kuat dapat menggantikan kebutuhan terhadap kepemimpinan politik yang berkualitas. Menurut Wong, birokrasi yang kuat memang penting, tetapi tidak dapat menggantikan peran pemimpin politik dalam mengambil keputusan strategis.

“Pelayanan publik yang kuat bukanlah pengganti kepemimpinan politik yang efektif. Kualitas kepemimpinan politik pada gilirannya juga memengaruhi pelayanan publik,” kata Wong.

Wong menekankan seorang menteri tidak hanya membutuhkan kompetensi, tetapi juga karakter, integritas, nilai-nilai, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Dalam konteks tersebut, remunerasi bukan faktor yang menentukan apakah seseorang kompeten atau tidak, tetapi dapat memengaruhi kesediaan orang-orang kompeten untuk mengambil tanggung jawab politik.

“Remunerasi tidak menentukan siapa yang mampu. Namun, remunerasi memengaruhi apakah cukup banyak orang yang mampu bersedia maju dan mengambil tanggung jawab tersebut,” ujarnya.

Menurut Wong, banyak pemerintahan di berbagai negara sebenarnya mengetahui kebijakan apa yang perlu dilakukan, tetapi menunda keputusan sulit karena mempertimbangkan biaya politik dalam jangka pendek. Singapura, menurutnya, memiliki ruang yang lebih terbatas untuk melakukan hal tersebut karena ukuran negara yang kecil dan minimnya keunggulan alamiah.

Ia mengatakan Singapura saat ini masih memiliki tim menteri yang kuat, mampu mengambil keputusan, mempertahankan pendirian, dan memperoleh kepercayaan publik. Namun, orang-orang dengan kapasitas seperti itu tidak mudah ditemukan.

Karena itu, menurut Wong, pembangunan dan regenerasi tim politik membutuhkan upaya berkelanjutan. Sistem remunerasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan calon pemimpin potensial tidak menghadapi hambatan finansial yang terlalu besar ketika mempertimbangkan masuk ke politik.

Wong juga menegaskan persoalan regenerasi kepemimpinan bukan hanya masalah Singapura. Negara-negara lain menghadapi tantangan serupa, meski dengan sistem yang berbeda.

Menurutnya, karena gaji politik sangat sensitif, sejumlah negara memilih mempertahankan gaji resmi yang rendah tetapi memberikan berbagai fasilitas atau keuntungan lain. Dalam beberapa sistem, politisi juga dapat memperoleh penghasilan tambahan dari kepentingan di luar politik atau menerima keuntungan lebih besar setelah meninggalkan jabatan.

“Jadi, gaji yang terlihat di permukaan mungkin tampak sederhana, tetapi gambaran keseluruhannya jauh lebih rumit,” ujarnya.

Singapura, kata Wong, selama ini menjadi pengecualian dan kerap dianggap sebagai contoh pemerintahan yang efektif. Namun, ia mengingatkan, kualitas tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis akan bertahan.

“Kami telah mempertahankan standar ini begitu lama sehingga standar tersebut bisa mulai terasa normal bagi warga Singapura. Namun, hal itu tidak normal di tempat lain dan tentu saja tidak dijamin akan selalu ada di sini,” kata Wong.

Menurutnya, salah satu alasan Singapura mampu mempertahankan standar tersebut adalah karena negara itu secara sengaja memilih untuk membahas remunerasi politik secara terbuka. Pemerintah mengakui orang-orang yang sangat kompeten memiliki banyak pilihan karier di luar politik.

Karena itu, pejabat politik diberikan gaji yang kompetitif, tetapi tetap dengan potongan yang signifikan dibandingkan penghasilan yang mungkin mereka peroleh di luar pemerintahan sebagai bentuk penghargaan terhadap prinsip pengabdian publik.

Sebagai imbalannya, Wong mengatakan masyarakat Singapura berhak menuntut standar tinggi dari para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen.

“Jika kita ingin sistem politik kita tetap efektif, kita tidak bisa membiarkan ketentuan dasar pengabdian di dalam sistem tersebut semakin jauh dan semakin jauh dari kenyataan. Hal itu berlaku untuk tunjangan anggota parlemen dan bahkan lebih penting lagi berlaku untuk gaji pejabat politik,” tegas Wong.