Georgia Gagal Masuk Uni Eropa, Warga Demo Tuntut Pemerintah Mundur

Puluhan ribu warga Georgia berkumpul di pusat kota Tbilisi untuk menyatakan protesnya kepada pemerintah yang dianggap gagal membawa negaranya masuk dalam daftar kandidat Uni Eropa. Mereka menuntut Perdana Menteri Irakli Garibashvili mundur dan dibentuk pemerintahan baru. 

Selain mendemo pemerintah, pengunjuk rasa yang diprakarsai organisasi pro-demokrasi ini juga ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada Ukraina atas invasi Rusia. Pasalnya, Rusia juga melakukan hal yang sama kepada Georgia pada 2008 dan berhasil menduduki wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan, dilaporkan RFE/RL. 

Pada aksi itu, partisipan mengibarkan bendera Georgia di samping bendera Uni Eropa. Aksi long-march demonstran telah mengakibatkan ditutupnya jalan utama di depan Kantor Parlemen Georgia. 

Salah satu demonstran bernama Shota Digmelashvili, yang masuk dalam anggota Shame Movement, membacakan manifesto dari partai oposisi, organisasi sipil, jurnalis, dan perkumpulan pekerja.

Manifesto itu menyebutkan bahwa halangan utama Georgia untuk masuk ke jalur Eropa adalah Bidzina Ivanishvili. Ia adalah sosok kaya raya pendiri Partai Georgian Dream, yang dipercaya sebagai orang di balik semua keputusan pemerintah, meskpun ia tidak memegang jabatan apapun.

Pada Mei lalu, Parlemen Eropa sudah menetapkan resolusi agar UE memberikan sanksi kepada Ivanishvili atas perannya yang merusak politik dan ekonomi Georgia. Namun, Ivanishvili mengaku ia tidak memiliki peran apapun dan sudah pensiun dalam dunia politik. 

Para pendemo juga meminta agar Ivanishvili memberikan kekuatan eksekutif kepada pihak yang berwenang sesuai dalam konstitusi. Demonstran juga meminta agar pemerintah dapat melakukan reformasi sesuai yang diminta Uni Eropa. 

Setelah gagal masuk sebagai kandidat negara Uni Eropa, PM Garibashvili mengatakan bahwa pemerintahannya mengadakan mobilisasi untuk memenuhi kriteria sebagai kandidat anggota Uni Eropa. Ia juga berjanji untuk mendapat status kandidat secepat mungkin. 

Penundaan Georgia sebagai calon anggota Uni Eropa ini setelah Komisi Eropa melangsungkan KTT Eropa pada 20 Juni lalu. Blok itu menyebut Georgia masih harus mengimplementasikan sejumlah reformasi sampai akhir 2022, sebelum menyerahkan kembali dokumen keanggotaan, dilaporkan VOA News. 

Situasi yang diminta oleh Uni Eropa itu adalah untuk mengakhiri polarisasi dan meningkatkan kebebasan pers dan pengadilan, reformasi elektoral, serta deoligarkisasi. 

"Georgia punya arah yang jelas menuju ke Eropa, tapi ketika mereka sudah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan. Ketika semua sudah memenuhi, maka status akan dikabulkan secara otomatis," ungkap Josep Borrell.