Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Bendera Amerika Serikat (unsplash.com/chris robert)
  • Hakim federal AS F. Dennis Saylor IV membatalkan penuh kebijakan Trump yang membatasi masa tinggal pelajar asing, peneliti, jurnalis, dan keluarga mereka.
  • Pengadilan menilai aturan tersebut melampaui kewenangan pemerintah, merugikan studi jangka panjang, serta memakai alasan keamanan nasional yang lemah dan tidak masuk akal.
  • Sistem visa lama tetap berlaku; kampus dan organisasi pers menyambut putusan ini, meski pemerintah AS masih dapat mengajukan banding.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) di Boston, Massachusetts, membatalkan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang membatasi ketat masa tinggal pelajar asing, peneliti, dan jurnalis pada Senin (16/11/2026).

Putusan akhir dari Hakim Distrik AS F. Dennis Saylor IV tersebut menggugurkan aturan Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS secara menyeluruh. Pengadilan menilai aturan baru yang sempat dijadwalkan berlaku pada September lalu itu sebagai tindakan sewenang-wenang dan bentuk penyalahgunaan wewenang.

1. Hakim nilai aturan pembatasan visa langgar hukum AS

Kantor pusat Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) (Ser Amantio di Nicolao, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Putusan ini mengakhiri gugatan yang diajukan koalisi organisasi pendidikan tinggi dan serikat pekerja. Pengadilan menilai aturan yang membatasi ruang gerak pemegang visa pelajar tersebut melampaui batas kewenangan hukum pemerintah berdasarkan undang-undang imigrasi yang berlaku.

"Pemerintah secara terang-terangan berupaya menghalangi kesempatan pendidikan bagi pelajar asing di Amerika Serikat, padahal program ini didukung oleh Kongres," tulis Hakim Saylor dalam putusannya, dilansir Times of India.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang sebebas itu untuk melemahkan program visa pelajar yang sudah berjalan baik.

Hakim Saylor juga menegaskan kebijakan tersebut sangat merugikan dunia akademik karena melarang pelajar asing menjalani masa studi panjang, seperti program doktoral (S3) atau gelar ganda. Selain itu, alasan keamanan nasional yang diajukan pemerintah dinilai sangat lemah dan tidak masuk akal.

2. Batas masa studi dan masa tinggal jurnalis asing di AS batal diterapkan

ilustrasi palu hukum (pexels.com/KATRIN BOLOVTSOVA)

Aturan yang dibatalkan ini sebelumnya menyasar pemegang visa pelajar, peneliti, perwakilan media asing, serta keluarga mereka. Kebijakan tersebut berupaya mengakhiri sistem fleksibel yang selama puluhan tahun mengizinkan warga asing tinggal di Amerika Serikat selama kegiatan akademik atau pekerjaan mereka masih aktif.

Jika diterapkan, aturan ini akan membebani lebih dari 1,1 juta pelajar internasional di AS karena menetapkan batas tinggal maksimal empat tahun. Ketentuan tersebut memaksa pelajar terus mengajukan perpanjangan visa, sekaligus memangkas waktu persiapan pulang setelah lulus dari 60 hari menjadi 30 hari.

Pembatasan serupa juga menyasar jurnalis asing dengan memangkas batas masa tinggal dari maksimal lima tahun menjadi hanya 240 hari. Khusus bagi jurnalis pemegang paspor China, masa tinggal mereka bahkan dibatasi menjadi hanya 90 hari sebelum harus diperpanjang kembali.

3. Kampus dan organisasi pers sambut kemenangan hukum di AS

ilustrasi hukum dan kebijakan (pexels.com/Towfiqu barbhuiya)

Keputusan pengadilan ini disambut gembira oleh koalisi perguruan tinggi dan organisasi kebebasan pers internasional. Reporters Without Borders (RSF) merayakan putusan tersebut sebagai kemenangan penting bagi kebebasan berekspresi, sekaligus menilai aturan itu sengaja dirancang untuk menekan jurnalisme independen.

"Jurnalis internasional harus bebas meliput dari Amerika Serikat tanpa rasa takut terhadap pembatasan sewenang-wenang atau campur tangan politik," tegas pernyataan resmi RSF.

Pihak kampus juga lega karena kebijakan ketat tersebut sebelumnya membuat pendaftaran mahasiswa internasional turun drastis akibat ketidakpastian nasib mereka di AS.

Hingga kini, sistem visa lama dipastikan tetap berlaku sepenuhnya di seluruh wilayah AS. Meski putusan akhir sudah dijatuhkan, pemerintah AS masih berpeluang mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, namun langkah itu tidak akan langsung membatalkan kemenangan koalisi pendidikan dan pers ini.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More