Saudi Copot Komandan Koalisi Anti-Houthi saat Pemberontak Dekati Aden

- Arab Saudi mencopot Letnan Jenderal Fahd al-Salman sebagai komandan koalisi anti-Houthi dan menunjuk Jenderal Fayyad al-Ruwaili, setelah pasukan pemerintah Yaman mengalami kekalahan beruntun.
- Houthi maju hingga sekitar 60 kilometer dari Aden, menguasai sejumlah wilayah strategis; pasukan pemerintah mundur dari sekitar Bab el-Mandeb dan memperkuat pertahanan kota.
- Eskalasi turut mencakup serangan rudal serta drone Houthi ke Arab Saudi, operasi balasan pemerintah Yaman, pembebasan 600 tahanan, dan pengesahan RUU pelabelan Houthi sebagai organisasi teroris.
Jakarta, IDN Times - Otoritas Arab Saudi mencopot komandan koalisi militer yang memerangi kelompok Houthi di Yaman pada Senin (16/11/2026). Keputusan ini diumumkan saat kelompok yang didukung Iran tersebut bergerak mendekati pusat pemerintahan sementara Yaman di Kota Aden. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Arab Saudi, Jenderal Fayyad bin Hamed bin Ruqad al-Ruwaili, ditunjuk sebagai komandan baru koalisi.
Ruwaili menggantikan Letnan Jenderal Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al-Salman yang menjabat posisi tersebut sejak Agustus 2024. Dekrit kerajaan yang disiarkan kantor berita resmi Saudi Press Agency menyebutkan bahwa Salman kini dialihkan tugas menjadi penasihat urusan militer untuk Menteri Pertahanan. Perombakan kepemimpinan ini dilakukan setelah pasukan pemerintah Yaman yang didukung Riyadh menelan serangkaian kekalahan beruntun dalam beberapa pekan terakhir.
1. Pergantian komandan diragukan mampu atasi masalah struktural koalisi

bendera Yaman (pixabay.com/Chickenonline) Pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi di Universitas Birmingham Inggris, Umar Karim, menilai rentetan kegagalan pasukan Yaman melakukan manuver pertahanan dan serangan gabungan terhadap Houthi memicu perombakan ini. Kegagalan komando serta kendali di lapangan memaksa para pengambil keputusan di Riyadh merombak strategi sekaligus pejabat pengawas perang koalisi.
Meski begitu, kalangan peneliti meragukan pergantian pucuk pimpinan ini mampu mengubah keadaan di medan tempur tanpa penunjukan sosok yang sangat kompeten dan berpengalaman. Pasukan pemerintah Yaman sendiri dinilai terjebak dalam postur defensif akibat perpecahan internal, kurangnya kemauan politik, persaingan faksi, hingga masalah tentara bayangan yang jumlah personelnya hanya tercatat di atas kertas.
"Namun, pergantian pejabat yang bertanggung jawab kecil kemungkinannya akan menyelesaikan masalah struktural yang menghambat tindakan koalisi terhadap Houthi. Mengendalikan pasukan sendiri di wilayah konflik sendiri adalah satu hal, tetapi mengendalikan pasukan sekutu, berkoordinasi dengan mereka, dan mendorong mereka mencapai hasil di medan tempur yang bukan milik Anda dengan realitas yang sangat rumit akan selalu menjadi tugas yang sangat sulit,” ujar Karim, dilansir The New Arab.
2. Pasukan pemerintah Yaman mundur dari Selat Bab el-Mandeb

Selat Bab al-Mandab (Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, Public domain, via Wikimedia Commons) Pencopotan komandan koalisi terjadi sehari setelah pemberontak Houthi merangsek maju ke kamp Al-Kharaz di Provinsi Lahj, sekitar 60 kilometer dari Aden, pada Minggu (15/11/2026). Kelompok tersebut juga mencapai wilayah pesisir selatan Khor Omairh dan menguasai distrik pegunungan Al-Maqatirah yang menghubungkan Aden dengan kota terkepung Taiz.
Menghadapi gerak maju Houthi, pasukan pemerintah Yaman memutuskan mundur dari Bandara Dhubab dan sejumlah posisi strategis di sekitar Selat Bab el-Mandeb. Juru bicara militer Yaman, Kolonel Majed al-Nuzaili, menyebut penarikan ini merupakan bagian dari manuver taktis untuk melindungi Aden. Sementara itu, kalangan analis dan sumber pemerintah menilai langkah ini bertujuan menghindari kepungan di pesisir sekaligus memusatkan pertahanan di Aden serta Provinsi Lah.
Aparat keamanan segera memperketat penjagaan di sekitar Aden dengan mendirikan pos pemeriksaan tambahan, memeriksa identitas warga, menggali terowongan, dan memasang barikade karung pasir. Pasukan pemerintah juga menata ulang barisan di garis depan guna menyiapkan serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Houthi.
"Pasokan makanan tersedia, begitu pula bahan bakar. Namun, warga khawatir dengan mundurnya pasukan pemerintah dan kemungkinan pertempuran yang makin mendekati Aden," kata Amin Mahmoud, seorang pegawai pemerintah di Aden, dilansir France 24.
3. Eskalasi serangan Houthi ke Arab Saudi

Bandara King Khalid di Arab Saudi (Charles, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons) Selain terdesak di darat, Arab Saudi menghadapi gempuran rudal balistik dan pesawat nirawak Houthi yang menyasar bandara, fasilitas minyak, serta infrastruktur militer di Riyadh, Makkah, hingga Provinsi Timur. Di sisi lain, angkatan darat Yaman mengklaim telah melancarkan 661 serangan balasan melalui Operasi Fajar Yaman di Provinsi Taiz, Marib, dan al-Jawf yang menewaskan atau melukai 173 petempur Houthi serta menghancurkan 71 kendaraan militer.
Di tengah memanasnya pertempuran, Houthi membebaskan 600 anggota pasukan pemerintah yang ditahan sejak Juli dalam operasi pelepasan tahanan sepihak terbesar yang difasilitasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Pada saat bersamaan, parlemen Yaman secara bulat mengesahkan rancangan undang-undang yang menetapkan Houthi sebagai organisasi teroris untuk diserahkan kepada Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman, Rashad al-Alimi.
"Aturan ini mengatur penuntutan terhadap mereka yang terlibat dalam pelanggaran oleh kelompok tersebut, pembekuan dan penyitaan aset terafiliasi, serta pemberian hukuman yang lebih berat atas pelanggaran, termasuk serangan terhadap warga sipil, penanaman ranjau darat, dan penargetan pelayaran internasional," tulis laporan kantor berita pemerintah Saba, dilansir Al Jazeera.
Perang saudara Yaman berkecamuk sejak Houthi merebut Ibu Kota Sanaa pada 2014 dan memicu intervensi koalisi pimpinan Arab Saudi setahun kemudian. Konflik yang sempat mereda lewat gencatan senjata 2022 ini kembali meletus pada Juli sebagai imbas perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan lebih dari 1.600 orang serta membuat 300 ribu warga mengungsi.


























