Hamas Ngaku Bahas soal Tahanan Palestina Ditampung RI, Ini Kata Kemlu

04 Feb 2025, 23:45 WIB

Anata Siregar

Juru bicara Kemlu RI, Roy Soemirat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Intinya sih...

Kementerian Luar Negeri RI membantah kabar Indonesia akan menampung tahanan Palestina yang dibebaskan dalam gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Pemerintah RI berkomunikasi dengan Palestinian National Authority, bukan dengan Hamas, mengenai isu penempatan tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.
Hamas sedang melakukan pembicaraan dengan beberapa negara, termasuk Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia, untuk menampung tahanan yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI buka suara tentang kabar bahwa Indonesia akan menampung tahanan Palestina yang dibebaskan dalam gencatan senjata antaran Israel dan Hamas.

Dilansir Arab News, Hamas dikabarkan melakukan pembicaraan dengan negara muslim termasuk Indonesia dan Aljazair untuk menampung tahanan yang dibebaskan Israel tersebut.

Menanggapi kabar tersebut, juru bicara Kemlu Roy Soemirat mengatakan belum ada pembicaraan dengan Hamas mengenai isu penempatan tahanan Palestina yang dibebaskan Israel.

1. Tidak ada komunikasi jalur diplomatik RI dan Hamas

Juru bicara Kemlu RI, Roy Soemirat. (IDN Times/Sonya Michaella)

Selain itu, Roy juga menagaskan Pemerintah RI berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini.

"Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," ujar Roy dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Selasa (4/2/2025).

2. Sejumlah negara muslim dikabarkan sudah setuju menampung tahanan

peringatan 25 tahun Hamas di Gaza pada 2012 (commons.wikimedia.org/Hadi Mohammad)

Melansir laporan Quds Press yang mengutip seorang pejabat senior Hamas pada Senin (3/2/2025), sejumlah negara dikabarkan sedang diajak berdiskusi oleh Hamas untuk mendapatkan persetujuan dalam menampung tahanan yang dibebaskan. Sejumlah negara yang sudah menyetujui untuk menerima mereka meliputi Turki, Qatar, Pakistan, dan Malaysia.

Salah satu bagian utama dari kesepakatan gencatan senjata adalah Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel, termasuk semua perempuan baik tentara maupun warga sipil, anak-anak, dan pria berusia di atas 50 tahun.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil dan 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara perempuan Israel yang dibebaskan oleh Hamas.

3. Negosiasi yang mengakhiri perang Hamas-Israel

Tentara Israel saat melakukan operasi militer di Jalur Gaza, Palestina, pada Oktober 2023. (IDF Spokesperson's Unit, SoI-War 23-10-31 IDF 05-03, CC BY-SA 3.0)

Laporan Quds Press ini muncul menjelang negosiasi yang dimulai pada Selasa. Negosiasi ini mengenai kesepakatan untuk fase kedua, yang akan mencakup pembebasan sandera Israel yang tersisa dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Wilayah Palestina yang mencakup Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, telah diduduki oleh Israel sejak 1967. Perang terkini dimulai pada 7 Oktober 2023, setelah sekitar 1.200 warga Israel tewas dan 251 orang dibawa ke Gaza sebagai sandera ketika Hamas menyerang Israel.

Serangan tersebut memicu serangan militer besar-besaran Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 47 ribu warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Perang ini juga menyebabkan kehancuran luas di wilayah yang padat penduduk, di mana ribuan sekolah, rumah, dan rumah sakit hancur akibat serangan udara Israel yang tiada henti.