Hina Warganya Sendiri, Presiden Polandia Hadapi Dakwaan di Pengadilan

01 Okt 2024, 21:48 WIB

Brahm

Presiden Polandia, Andrzej Duda (instagram.com/andrzej.duda)

Intinya sih...

Presiden Polandia diadili atas kasus penghinaan warganya sendiri karena mengkritisi film Green Border.
Kasus ini mencuat setelah Presiden Duda menanggapi kritikan kepada aparat keamanan Polandia di dalam film tersebut.
Mantan Kepala Polisi Polandia, Jaroslaw Szymczyk digugat atas tuduhan menyimpan senjata secara ilegal dan tidak sengaja menyalakan granat anti-tank di dalam kantornya sendiri pada Desember 2022.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Polandia Andrzej Duda menghadapi tuntutan di pengadilan atas kasus penghinaan kepada warganya sendiri pada Senin (30/9/2024). Ia diketahui mengungkapkan ujaran rasisme kepada orang yang menonton film tentang kondisi di perbatasan Polandia-Belarus.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polandia masih dilanda krisis migrasi yang diduga sebagai bagian dari serangan hybrid Belarus. Sepanjang September, terdapat lonjakan percobaan masuknya migran ilegal dari teritori Belarus ke Polandia yang mencapai 17 ribu kali.

1. Mendukung hinaan dari petugas keamanan di Polandia

Presiden Polandia Andrzej Duda (Twitter.com/Kancelaria Prezydenta)

Kasus ini mencuat setelah Presiden Duda menanggapi kritikan kepada aparat keamanan Polandia di dalam film Green Border (2023). Ia bahkan mengamini pernyataan penjaga perbatasan yang menyebut hanya babi menonton film tersebut di bioskop.

"Film tersebut telah merendahkan martabat aparat keamanan Polandia. Saya sudah membaca sebuah opini yang menunjukkan mayoritas dari mereka yang menonton film tersebut termasuk sadis," terangnya, dikutip TVP World.

"Petugas penjaga perbatasan bertugas menjaga perbatasan Republik Polandia dan keamanan rakyat Polandia. Faktanya, Ny. Agnieszka Holland menunjukkan ini. Maka, tidak mengejutkan penjaga perbatasan menggunakan slogan tersebut," sambungnya.

Kepala Kantor Kepresidenan Polandia Malgorzata Paprocka mengatakan bahwa persidangan akan dilangsungkan sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan. Sementara itu, Presiden akan diwakili oleh kuasa hukumnya.

2. OMZRiK mendesak Duda minta maaf kepada warga Polandia

Dakwaan kepada Duda ini dilakukan oleh organisasi non-profit (NGO), Centre for Monitoring Racist and Xenophobic Behavior (OMZRiK) pada Sabtu (28/9/2024) lalu. Proses dengar pendapat akan dilangsungkan pada 24 Oktober dan akan disiarkan secara online.

"Dakwaan kami ini untuk mendesak Presiden Andrzej Duda untuk meminta maaf kepada rakyat Polandia yang pergi ke bioskop dan tersinggung atas ucapan presiden. Seharusnya presiden berperan untuk menyatukan warga dan Duda justru menciptakan perselisihan dalam masyarakat," ungkap Presiden OMZRiK, Konrad Dulkowski.

Melansir Notes from Poland, film Green Border menuai kontroversi karena mengisahkan terkait krisis migrasi di perbatasan Polandia-Belarus pada 2021. Film yang disutradarai Agnieszka Holland itu diketahui memasukkan bagaimana perlakuan buruk aparat keamanan terhadap para migran.

Film tersebut mendapatkan kritikan keras dari pemerintahan sebelumnya di Polandia yang dipimpin partai sayap kanan, Hukum dan Keadilan (PiS). Mereka mengklaim kejadian dalam film tersebut tidak akurat dan berupaya merendahkan petugas penjaga perbatasan, serta meromantisasi migran ilegal.

3. Mantan Kepala Polisi Polandia digugat atas kepemilikan senjata ilegal

Mantan Kepala Polisi Polandia, Jaroslaw Szymczyk digugat atas tuduhan menyimpan senjata secara ilegal dan tidak sengaja menyalakan granat anti-tank di dalam kantornya sendiri pada Desember 2022.

Melansir Reuters, Szymczyk mendapatkan luka ringan imbas ledakan tersebut dan harus dilarikan ke rumah sakit bersama seorang pekerja. Ledakan itu mengakibatkan kerusakan besar di Kantor Pusat Kepolisian Polandia dan menciptakan sebuah lubang besar di lantai bangunan.

Partai oposisi saat itu menuding Partai PiS berusaha menutup-nutipi insiden tersebut dan mendesak agar Szymczyk segera diadili. Partai sayap kanan tersebut membelanya dan menyebutnya sebagai target politik.

Selain mengajukan gugatan soal kepemilikan senjata ilegal tanpa lisensi, gugatan juga diajukan soal penyelundupan senjata tersebut tanpa melaporkan kepada bea cukai dan otoritas perpajakan setempat dengan sengaja.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.