Hindari Konflik, Korsel Tolak Kerahkan Militer ke Timur Tengah

Pemerintah Korea Selatan menegaskan komitmen netralitasnya dengan tidak menyiagakan kekuatan militer di tengah meningkatnya ketegangan regional. Langkah ini diambil untuk memastikan prajurit nasional tidak dikorbankan dalam pertempuran terbuka di wilayah konflik.

Keputusan resmi tersebut sekaligus mematahkan spekulasi publik internasional mengenai kemungkinan keterlibatan pasukan Korsel dalam operasi tempur gabungan di wilayah Teluk.

"Kami tidak akan melakukan pengerahan pasukan yang berujung pada keterlibatan konflik, dan tidak akan ikut serta dalam perang," tegas Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, dilansir Channel News Asia.

Pemerintah Korea Selatan tetap menaruh perhatian besar terhadap keselamatan jalur perdagangan logistik minyak mentah di Selat Hormuz. Pengamanan rute maritim tersebut dilakukan melalui penyesuaian peran Unit Cheonghae, yakni satuan Angkatan Laut Korsel yang bertugas di lepas pantai Somalia.

Otoritas pertahanan menekankan bahwa evaluasi peran militer ini murni ditujukan untuk mendukung keselamatan kapal niaga Korsel dan bukan untuk operasi tempur.

"Korea Selatan mempertimbangkan kontribusi bertahap untuk memulihkan navigasi yang aman, yang berpotensi mencakup pertukaran intelijen dan aset militer," kata Menteri Pertahanan Korsel, Ahn Gyu-back.

Kebijakan luar negeri Seoul yang defensif ini mengemuka di tengah tekanan diplomatik dari Amerika Serikat (AS). Washington sempat meminta Seoul memperkuat operasi militer di kawasan tersebut, tetapi penolakan Korsel memicu ketegangan hingga berimbas pada pengurangan skala latihan militer bilateral.

Di sisi lain, pemerintah Iran secara intensif memperingatkan Korsel agar tidak terjerumus ke dalam skenario agresi pihak asing yang berpotensi merusak hubungan diplomatik.

"Tidak ada negara berdaulat dan bertanggung jawab yang akan tunduk pada tekanan AS untuk menjadi bagian dari tindakan agresi terhadap bangsa Iran," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.