Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Hungaria, Viktor Orban, mengungkapkan bahwa semua pendanaan dari Amerika Serikat (AS) kepada organisasi nonprofit (NGO) dan media independen di negaranya harus diungkap. Hal itu disampaikannya pada Jumat (7/2/2025).
Pada Desember 2023, Orban sudah meresmikan hukum kedaulatan yang diklaim berfungsi menjaga kedaulatan Hungaria dari pengaruh politik asing. Namun, hukum itu diduga justru sebagai alat untuk menargetkan NGO dan organisasi oposisi di Hungaria.
Orban mengatakan akan mengambil langkah untuk memastikan bahwa semua dana bantuan dari AS bisa diungkap. Ia mengatakan bahwa langkah ini penting untuk mengeliminasi jaringan asing di Hungaria.
"Ini adalah saat yang tepat untuk mengeliminasi jaringan asing ini. Sekarang di bawah pemerintahan Trump, terdapat rencana untuk menggabungkan USAID ke dalam Kementerian Luar Negeri yang sejalan dengan kebijakan America First," terang Orban, dilansir The Strait Times.
Orban mengungkapkan bahwa di AS, siapapun yang tidak membela negara disebut sebagai agen. Namun, pihak yang menerima dana dari asing akan disebut sebagai agen asing yang tugasnya melengserkan pemerintah Hungaria.
Pemimpin sayap kanan itu menambahkan, siapapun yang menerima pendanaan asing akan mendapatkan konsekuensi hukum dan harus dibredel untuk mengurangi ancaman terhadap kedaulatan Hungaria.
Pemimpin Partai Fidesz, Mate Kocsis mengungkapkan bahwa Ukraina terlibat dalam upaya perusakan citra PM Orban di dunia internasional dan melemahkan pengaruh Hungaria. Ia mengaku mendapat informasi tersebut dari intelijen Hungaria.
"Tujuan utama operasi ini adalah menggunakan pers dan warga Hungaria, serta jurnalis asing untuk memublikasikan artikel dan material tertentu, bahkan termasuk konten hoaks yang mampu mendorong opini negatif secara internasional kepada PM Orban," tuturnya, dikutip TVP World.
Ia menambahkan, Ukraina sudah menggelontorkan uang yang cukup banyak untuk menyebarkan informasi palsu dan pekerjaan dalam mengumpulkan informasi, pembuatan berita palsu. Ia pun mengklaim bahwa pers di Hungaria ikut terlibat dalam aksi tersebut.
Pada Kamis (6/2/2025), Kepala Kantor PM Hungaria, Gergely Gulyás mengungkapkan rencana keluarnya Hungaria dari WHO. Ia mengaku, langkah ini mengikuti jejak AS dan Argentina yang sudah mengumumkan rencana keluar dari WHO.
"Jika negara terkuat di dunia sudah menentukan keluar dari sebuah organisasi internasional. Maka, saya pikir Hungaria juga harus berhati-hati mengenai langkah tersebut untuk mengikuti atau tidak mengikutinya," ungkapnya, dilansir Politico.
Ia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa Hungaria tidak perlu melakukannya atau mengambil keputusan lain. Namun, ia tidak memungkiri kemungkinan keluarnya Hungaria dari WHO.