Indonesia dan Kongo Perkuat Kerja Sama Pasar Kayu hingga Gambut

11 Nov 2026, 15:14 WIB3 min read

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa (10/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Indonesia dan Republik Kongo membahas penguatan kerja sama kehutanan, termasuk pasar kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, gambut, dan mangrove.
Kedua negara membahas peran BMRC, investasi hijau, pertukaran informasi, serta penguatan riset dan tata kelola hutan berkelanjutan.
Indonesia memperkenalkan BPGMN dan mengusulkan konservasi mangrove bersama serta pengoperasian penuh ITPC.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Maret 2018

Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo menginisiasi ITPC sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018.

2023

BMRC dibentuk oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia sebagai koalisi negara produsen kayu tropis.

Selasa (10/11/2026)

Wamenhut Rohmat Marzuki bertemu Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia pada COP31 UNFCCC untuk membahas penguatan kerja sama kehutanan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Indonesia dan Republik Kongo membahas penguatan kerja sama kehutanan, pasar kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, pengelolaan gambut, serta mangrove.
Who?
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo.
Where?
Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC).
When?
Selasa (10/11/2026).
Why?
Untuk menyelaraskan tanggung jawab lingkungan bersama dan menerjemahkannya menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan serta saling menguntungkan.
How?
Melalui koalisi BMRC, penguatan ketertelusuran kayu, pertukaran informasi, kerja sama teknis, investasi hijau, serta konservasi gambut dan mangrove.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Indonesia dan Republik Kongo bertemu untuk bekerja sama menjaga hutan, kayu, gambut, dan mangrove. Rohmat Marzuki bertemu Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia. Mereka membicarakan cara melacak kayu, membantu masyarakat, dan membuat investasi hijau. Indonesia juga mengenalkan BPGMN dan mengajak Kongo menjalankan ITPC. Kerja sama ini sedang dibahas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kerja sama Indonesia dan Republik Kongo membuka ruang untuk memperkuat transparansi produk hutan, pertukaran pengetahuan, riset bersama, serta investasi hijau. Pembahasan ini juga mencakup konservasi gambut dan mangrove, restorasi lahan basah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kerja sama kelembagaan dan teknis.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Antalya, IDN Times - Indonesia dan Republik Kongo membahas penguatan kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa (10/11/2026).

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Wamenhut Rohmat.

1. Fokus pada broader market recognition coalition

COP31 Antalya, Turki resmi dibuka, Senin (9/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia. Koalisi ini mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang dikembangkan setiap negara produsen.

Menurut Wamenhut, suara bersama di dalam koalisi akan mendorong pasar konsumen internasional mengurangi hambatan nontarif. Dengan demikian, produk hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.

Di bidang ketertelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis untuk mengembangkan dan memperkuat sistem penelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar.

Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dapat menjadi rujukan teknis bagi kedua negara. Republik Kongo sebelumnya juga menyampaikan minat mempelajari SVLK, termasuk mekanisme ketertelusuran kayu.

“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Wamenhut.

2. Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan

Paviliun Indonesia di COP31 Antalya, Turki resmi dibuka, Senin (9/11/2026). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan kedua kementerian melalui mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang terstruktur. Kerja sama tersebut mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan penginderaan jauh, dan praktik terbaik tata kelola hutan lestari.

Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, terutama pada rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Dalam pengelolaan gambut, Wamenhut mengajak Republik Kongo mengoperasionalkan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh. Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo menginisiasi ITPC sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018.

Percepatan riset bersama, harmonisasi praktik pengelolaan, dan pembiayaan iklim yang inovatif diharapkan menjadikan ITPC pusat rujukan global bagi konservasi hutan tropis dan penurunan emisi.

3. Indonesia memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

Paviliun Indonesia di COP31 UNFCCC di Antalya, Turki (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Wamenhut juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk oleh Indonesia. Melalui lembaga ini, Indonesia ingin memulai program konservasi mangrove bersama Republik Kongo, berbagi keahlian restorasi lahan basah, dan memberdayakan masyarakat pesisir.

“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” kata Wamenhut.