Hercules Jelaskan Soal Rp800 Juta dari Summarecon yang Diserahkan ke KPK
Rosario de Marcal alias Hercules diperiksa KPK terkait penjelasan uang Rp800 juta dari Summarecon.
Uang tersebut disebut berasal dari tim hukum Summarecon untuk membantu kegiatan dan mediasi sengketa tanah.
Kasus bermula dari pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa di Kabupaten Bogor.
Jakarta, IDN Times - Rosario de Marcal alias Hercules diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Usai diperiksa, ia mengaku menjelaskan soal Rp800 juta dari Summarecon yang diserahkan kepada KPK.
"Tadi kita ada sampai dengan KPK terkait uang Rp800 juta," ujar Hercules selepas pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
1. Hercules sebut uang untuk mediasi
Rosario de Marcal alias Hercules. (IDN Times/Aryodamar) Hercules mengaku diminta menjelaskan asal usul uang dan peruntukannya. Ketua Umum Ormas Grib Jaya itu menjelaskan uang tersebut berasal dari tim hukum Summarecon untuk membantu mereka.
"Uang itu untuk tujuannya untuk diberikan kepada saya, buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," jelasnya.
"Dan untuk uang itu dan untuk juga meminta bantuan untuk saya untuk membantu mereka, dan untuk memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon luasnya kurang lebih 65 hektar, yakni di Bogor, kabupaten," lanjutnya.
2. Empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tersangka korupsi
OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Diketahui, kasus ini terungkap setelah KPK melakukan OTT. Dari tangkap tangan itu, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon, Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta.
Kemudian, ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
3. Kasus terkait pengurusan HGB Summarecon Agung yang bersengketa
Bukti OTT Kementerian ATR/BPN (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) Kasus ini bermula dari pengurusan perpanjangan serta pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola oleh PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor yang sempat bersengketa dan diblokir.
KPK menduga ada permintaan fee sebesar Rp1,5 miliar melalui perantara dan orang kepercayaan Nusron Wahid agar blokir tersebut dapat dibuka sehingga proses penerbitan sertifikat dilanjutkan.
