Jakarta, IDN Times - Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menawarkan 14 proyek pengelolaann karbon kepada calon pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan internasional.
Penawaran itu disampaikan melalui sesi Carbon Connection Session (Carbonnex) di Paviliun Indonesia, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki pada pekan pertama yakni 10-14 November 2026.
Proyek yang ditawarkan tersebar dari hutan Kalimantan hingga lahan restorasi di Sumba. Penawaran ini diperkuat dengan peluncuran Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) di Paviliun Indonesia pada 10 November 2026.
ICCP adalah platform kemitraan strategis yang menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra.
Lewat ICCP dan Carbonnex, Indonesia ingin memastikan setiap proyek mitigasi tidak hanya menghasilkan penurunan emisi yang terukur, tetapi juga memenuhi standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi prasyarat pasar karbon global.
Saat membuka Carbonnex, Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan platform kolaborasi perdagangan dan kerja sama karbon ini harus berorientasi pada aksi nyata yang langsung dirasakan masyarakat dan lingkungan.
“Prinsip High Integrity, Real Impact tidak boleh berhenti sebagai tema kegiatan, tetapi harus menjadi pedoman sejak penyiapan proyek hingga pencapaian hasil,” kata Menteri Jumhur.
Menteri Jumhur juga menekankan bahwa kepercayaan pasar internasional hanya dapat diraih melalui hasil kerja yang terbukti kredibel.
“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” lanjutnya.