Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Profesional dan Kader Gerindra Bersaing Usai Parpol Koalisi Tak Usul Wapres

4 min read
Profesional dan Kader Gerindra Bersaing Usai Parpol Koalisi Tak Usul Wapres
Presiden Prabowo Subianto (kiri) memeluk Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Presiden Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran yang memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)
  • Figur profesional dengan kapasitas ekonomi atau hukum dinilai dapat memperkuat kinerja pemerintahan dan menghadapi tantangan ekonomi global.

  • Kader Gerindra memiliki keuntungan dalam koordinasi politik, tetapi pilihan ini berpotensi membuat partai koalisi menanggung konsekuensi politik.

  • Partai koalisi tidak mengusulkan kader karena pertimbangan posisi tawar, kehati-hatian politik, dan strategi menuju Pemilu 2029.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Persaingan figur profesional dan kader Partai Gerindra berpotensi mengemuka dalam bursa calon Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kedua opsi tersebut dinilai memiliki keunggulan masing-masing yang bisa menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pendampingnya di pemerintahan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai tidak munculnya usulan nama calon wakil presiden dari partai-partai koalisi pemerintahan menjadi sinyal bahwa penentuan pengganti Gibran masih sepenuhnya berada dalam kalkulasi politik Prabowo.

Menurutnya, Prabowo memiliki dua pilihan realistis, yakni menunjuk figur profesional dengan kapasitas teknokratis yang kuat atau memilih kader dari internal Partai Gerindra.

"Presiden Prabowo tentu perlu mempertimbangkan figur profesional, khususnya yang memiliki kompetensi kuat di bidang ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan orientasi kebijakan ekonomi Prabowo yang cenderung menempatkan negara sebagai aktor utama, kehadiran wakil presiden dengan kapasitas ekonomi yang kuat bisa menjadi nilai tambah. Figur tersebut dapat melengkapi kepemimpinan presiden, terutama dalam memastikan agenda ekonomi pemerintah berjalan secara terukur, efektif, dan berkelanjutan," ujar Arifki kepada IDN Times, Senin (16/11/2026).

  1. 1. Figur profesional dinilai bisa perkuat kinerja pemerintahan

    Prabowo Subianto Menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka
    Prabowo Subianto Menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka

    Arifki menilai, figur profesional dari bidang ekonomi memiliki keunggulan untuk membantu pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global. Kapasitas teknokratis yang kuat dibutuhkan agar berbagai agenda ekonomi pemerintahan Prabowo bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Selain ekonomi, profesional dari kalangan hukum juga dinilai layak masuk dalam bursa calon wakil presiden. Terlebih, Prabowo menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi dan pembenahan penegakan hukum yang selama ini dinilai menghambat kepentingan negara.

    Figur profesional juga berpotensi menghadirkan energi baru bagi pemerintahan, khususnya dalam memperkuat kepercayaan dan kepuasan publik.

    "Figur profesional bisa menjadi pilihan yang relatif lebih netral secara politik. Mereka dapat memperkuat kapasitas teknokratis pemerintahan tanpa membawa beban kompetisi elektoral partai. Apalagi, figur profesional yang tidak memiliki ambisi politik elektoral pada 2029 tentu lebih mudah diterima sebagai mitra kerja presiden," jelasnya.

  2. 2. Kader Gerindra punya keuntungan politik tersendiri

    Gibran Rakabuming Raka, Wapres, MPR
    Gibran Rakabuming Raka ketika menyerahkan surat pengunduran diri ke Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di ruang pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. (www.instagram.com/@ahmadmuzani2)

    Di sisi lain, Arifki melihat kader Partai Gerindra juga memiliki peluang untuk dipertimbangkan Prabowo. Wakil presiden dari internal partai dinilai bisa mempermudah koordinasi politik dan komunikasi pemerintahan.

    Kedekatan ideologis, organisatoris, serta pemahaman terhadap karakter kepemimpinan Prabowo menjadi sejumlah keuntungan jika posisi RI-2 diisi kader Gerindra.

    Namun, pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi bagi partai-partai koalisi pemerintahan. Sebab, keuntungan politik dari keberhasilan program pemerintah berpotensi lebih banyak dinikmati Gerindra.

    "Kalau wakil presidennya berasal dari Gerindra, maka ketika program pemerintah berhasil, insentif elektoralnya berpotensi lebih banyak dipanen Gerindra. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah tidak memuaskan, partai-partai koalisi bisa saja mengambil jarak untuk mengamankan posisi politik masing-masing," ungkapnya.

    Menurut Arifki, kalkulasi tersebut semakin penting karena partai politik mulai memasuki fase persiapan menuju Pemilu 2029. Pada 2027, agenda pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU juga menjadi bagian penting dari konsolidasi politik nasional.

  3. 3. Ada tiga alasan partai koalisi tak usulkan kader

    Wakil Presiden RI,  Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri.
    Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dalam video pernyataan terkait pengunduran diri. (Youtube/Wakil Presiden Republik Indonesia)

    Lebih jauh, Arifki menilai tidak munculnya usulan kandidat dari partai-partai koalisi pemerintahan merupakan fenomena menarik. Setidaknya, ada tiga kemungkinan yang menjelaskan sikap politik tersebut.

    Pertama, partai koalisi tidak ingin menimbulkan kesan sedang membangun poros politik sendiri untuk Pilpres 2029. Mengusulkan kader sebagai calon wakil presiden berpotensi dibaca sebagai upaya memperkuat posisi tawar menuju kontestasi politik berikutnya.

    Kedua, partai-partai koalisi cenderung memilih menunggu dan berharap Prabowo menunjuk langsung salah satu kader mereka. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak dianggap sedang melakukan manuver politik di tengah proses penentuan wakil presiden.

    Ketiga, partai koalisi kemungkinan tengah menyiapkan agenda dan strategi politik masing-masing untuk Pemilu 2029. Jika kader mereka masuk ke pemerintahan sebagai wakil presiden, ruang manuver partai bisa menjadi lebih terbatas karena harus ikut bertanggung jawab atas kinerja pemerintahan.

    "Jangan sampai kursi wakil presiden justru menjadi beban politik bagi partai. Sebab, ketika kadernya berada di posisi RI-2, partai akan lebih sulit mengambil jarak atau membangun positioning yang berbeda dari pemerintah menjelang 2029," kata Arifki.

    Karena itu, menurutnya, persaingan figur profesional dan kader Gerindra bukan sekadar persoalan kedekatan dengan Prabowo. Faktor kemampuan melengkapi kepemimpinan presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, hingga menjaga keseimbangan politik menjelang 2029 juga menjadi pertimbangan penting.

    "Pada akhirnya, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang bukan hanya loyal, tetapi juga mampu melengkapi misi presiden, memperkuat kinerja pemerintahan, dan tidak menciptakan persoalan politik baru. Jadi, keputusan ini akan sangat ditentukan oleh kombinasi kebutuhan teknokratis dan kalkulasi politik Prabowo," jelasnya.

Related Articles

See More