Fakta-Fakta Permukiman Israel Kena Sanksi Inggris dan 11 Negara

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan bahwa sanksi London akan menyasar perusahaan serta individu yang menyediakan layanan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau real estate bagi perluasan permukiman. Inggris juga berencana memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan, larangan izin ekspor senjata yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan, serta larangan iklan permukiman di wilayahnya. Rangkaian regulasi untuk memberlakukan larangan dagang dan sanksi tersebut ditargetkan disahkan dalam kurun enam hingga sembilan bulan.

Dalam pidatonya di parlemen yang dilaporkan The Guardian, Miliband menegaskan sikap resmi London bahwa seluruh pendudukan Israel di Tepi Barat melanggar hukum. Dia menyatakan teroris pemukim yang didukung pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina. Miliband juga menambahkan bahwa Inggris akan menjatuhkan sanksi terhadap Al-Qard al-Hassan selaku sayap pembiayaan Hizbullah Lebanon serta memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran.

"Rangkaian tindakan yang saya umumkan mewakili pesan yang jelas kepada pemerintah Israel, kepada rakyat Palestina di Wilayah Pendudukan, dan kepada dunia bahwa kita tidak akan membiarkan penghancuran solusi dua negara," kata Miliband. Perdana Menteri Inggris Andy Burnham turut menulis di The Guardian bahwa London tidak boleh terus ragu mengambil tindakan hanya karena takut dituduh anti-Israel. Miliband—yang menegaskan identitasnya sebagai seorang Yahudi Inggris yang bangga—menyatakan sanksi ini berfokus pada tindakan otoritas Israel demi menyelamatkan solusi dua negara, dan bukan ditujukan kepada rakyat Israel atau komunitas Yahudi.

Pengumuman sanksi tersebut segera direspons dengan tindakan balasan cepat oleh Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar. Saar mengumumkan penutupan konsulat Inggris di Yerusalem serta penghentian program pelatihan Inggris untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Selain itu, Israel melarang 12 anggota parlemen dan aktivis asal Inggris, termasuk Jeremy Corbyn dan Diane Abbott, untuk masuk ke wilayahnya.

Saar menuduh Miliband menyebarkan kebohongan serta menilai pemerintah Inggris bekerja secara sistematis melawan Israel. Presiden Israel Isaac Herzog menyebut sanksi tersebut sebagai salah perhitungan fatal dan bentuk campur tangan kasar terhadap dinamika politik negaranya. Herzog juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan sanksi ini pada akhirnya akan memukul para pekerja Palestina yang mencari nafkah di kawasan permukiman.

"Hal ini akan secara langsung merugikan—sayangnya—warga Palestina, merampas bisnis dan lapangan kerja mereka," ujar Herzog. Di dalam negeri Inggris, politisi oposisi dari Partai Konservatif Tom Tugendhat menilai larangan barang sulit berjalan karena perekonomian Palestina dan Israel saling terhubung erat. Walau demikian, sejumlah anggota parlemen Inggris lainnya menyatakan dukungan penuh atas tindakan pemerintah yang dinilai menjunjung moralitas dan keadilan.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, memperingatkan potensi dampak lanjutan yang merugikan London. Kepada BBC, ia mempertanyakan apakah pemerintah Inggris benar-benar menyadari konsekuensi sanksi tersebut bagi warganya, sembari menyoroti regulasi di sejumlah negara bagian AS seperti Florida yang mewajibkan tindakan balasan terhadap perusahaan yang mematuhi sanksi atas Israel.

Sebagaimana dilansir CBS News, anggota Kongres dari Florida Randy Fine menegaskan undang-undang di wilayahnya dapat melarang perusahaan Inggris yang mematuhi sanksi tersebut untuk berbisnis dengan pemerintah negara bagian maupun pemerintah daerah di Florida. Nilai perdagangan Florida dengan Inggris mencapai sekitar 4 miliar dolar AS atau setara Rp70,42 triliun (kurs Rp17.606) pada tahun lalu. Jumlah tersebut merupakan bagian kecil dari total nilai perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Inggris yang mencapai lebih dari 400 miliar dolar AS atau setara Rp7.042,4 triliun. Adapun barang-barang produksi permukiman Tepi Barat, yang sebagian besar merupakan hasil pertanian, tercatat hanya mencakup porsi kecil dari keseluruhan perdagangan Israel dengan Inggris.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan pihaknya tidak akan mengikuti langkah Inggris dan tidak ingin Tepi Barat semakin tidak stabil. Perdana Menteri Burnham sendiri telah menyampaikan rencana sanksi ini kepada Donald Trump sebelum pengumuman resmi dikeluarkan ke publik.