Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Inggris, Wes Streeting mengatakan bahwa Argentina tidak memiliki kapasitas militer untuk merebut Kepulauan Falkland pada Minggu (27/9/2026). Ia menjamin Inggris dapat menjamin keamanan dan pertahanan di Kep. Falkland
Beberapa bulan terakhir, Inggris dan Argentina sudah terlibat ketegangan. Sebab, Argentina menyebut perusahaan yang melakukan pengeboran minyak di Kep. Falkland beroperasi secara ilegal karena tidak mendapatkan izin darinya.
Streeting menekankan bahwa kondisi saat ini berbeda seperti saat 1982. Menurutnya, Argentina tidak lagi memiliki kapasitas untuk dapat merebut Kep. Falkland dari Inggris.
“Selama ini Presiden Argentina, Javier Milei terus menyebarkan propaganda yang menyimpang dengan mengklaim bahwa Kep. Falkland adalah wilayah Argentina,” terangnya, dikutip dari Democrata.
Ia memastikan bahwa masalah antara Argentina dan Inggris sudah diselesaikan pada 1981 usai Perang Falkland. Menurutnya, mayoritas dari warga di Kep. Falkland juga memilih untuk menjadi bagian dari Inggris.
Menanggapi pernyataan Milei, Inggris menyatakan dukungan penuh kepada penentuan nasib yang sudah diputuskan oleh warga Falkland. Pihaknya menekankan hubungan antara Inggris dan wilayah terluar didasarkan pada kerja sama dan kesamaan nilai-nilai.
London menolak pernyataan Buenos Aires yang melanjutkan penolakan terhadap prinsip penentuan nasib sendiri dari warga Falkland. Inggris menolak Argentina yang menggunakan forum internasional berbeda untuk mendorong klaimnya atas wilayah tersebut.
Pekan ini, Kepala Parlemen Kep. Falkland, Jack Ford mengatakan bahwa tidak ada yang baru dari klaim Argentina. Ia memastikan bahwa institusi di Falkland tetap tenang dan akan mendukung penuh keputusan dari warga.
“Klaim semacam ini sudah ditujukan oleh Kep. Falkland selama bertahun-tahun dan akan terus berlanjut. Kami akan melanjutkan apa yang harus kami lakukan,” ungkapnya, dikutip dari Mercopress.
Ford menyebut bahwa warga setempat sudah menentukan untuk tetap bergabung dengan Inggris dalam referendum tahun 2013. Pemungutan suara tersebut sah dan sudah diawasi langsung oleh lembaga independen.