Irak Sita 375 Kilogram Emas, Jejak Korupsi Eks Wakil Menteri Terbongkar

Penyelidikan terhadap Al Jumaili berfokus pada aktivitasnya sejak Oktober tahun lalu. Ia diduga kuat menyalahgunakan sumber daya negara dan memanipulasi kontrak pemerintah demi meraup suap serta keuntungan pribadi. Akibat skandal ini, ia resmi diberhentikan dari jabatannya pada 2 Juni 2026.

Sebelum temuan emas ini, otoritas setempat mengejutkan publik dengan menemukan uang tunai sebesar 14 miliar dinar Irak (setara Rp193 miliar) yang disembunyikan di dalam saluran pembuangan air hujan. Hingga saat ini, total dana yang berhasil dilacak dalam kasus Al Jumaili saja telah mencapai 127 miliar dinar Irak (setara Rp1,75 triliun) ditambah 24 juta dolar AS, serta aset lain berupa properti mewah, kendaraan, dan perhiasan.

Seluruh penindakan masif ini merupakan bagian dari "Operasi Fajar", sebuah program nasional yang diluncurkan oleh Perdana Menteri (PM) Ali Faleh al-Zaidi sejak menjabat pada Mei lalu untuk memulihkan dana publik yang dikorupsi. Juru bicara pemerintah Irak, Haider al-Aboudi, menegaskan bahwa kampanye ini berjalan di bawah prosedur hukum yang ketat tanpa memandang status jabatan tersangka.

“Kami berurusan dengan tersangka dalam kasus korupsi dan menggunakan frasa ‘tingkat politik’ mungkin tidak akurat. Masyarakat Irak menantikan hukuman bagi mereka yang merusak dan melanggar kesucian uang publik, karena itu adalah uang seluruh rakyat Irak,” kata ujar al-Aboudi, dikutip Al Jazeera.

Sejauh ini, Operasi Fajar telah menyeret banyak pejabat senior, termasuk penangkapan 47 legislator dan pejabat lainnya dalam serangkaian penggerebekan. Di sisi lain, beberapa tersangka dalam kasus ini berpotensi lolos dari hukuman pidana berkat amandemen undang-undang amnesti pada Januari 2025, dengan syarat mereka wajib mengembalikan seluruh dana negara yang telah diselewengkan.

Kasus korupsi di Irak dinilai telah menjamur sejak invasi sekutu yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein. Sebagai langkah tegas, Komisi Integritas Irak kini tengah menyusun berkas hukum untuk mengekstradisi ratusan tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.

Pemerintah juga menyebarkan red notice (buronan internasional) ke negara-negara yang memiliki protokol kerja sama dengan Irak untuk memulangkan para pelaku beserta aset-aset yang diselundupkan. PM Al Zaidi sendiri telah bersumpah akan terus mengejar siapa saja yang menyalahgunakan dana negara.