Jakarta, IDN Times - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pembongkaran pos-pos pemukim Yahudi ilegal di Tepi Barat menyusul desakan dari Amerika Serikat (AS). Perintah ini menyasar pos-pos liar yang didirikan tanpa izin resmi dari pemerintah Israel.
Keputusan tersebut dikeluarkan pada Minggu (6/9/2026) untuk menindak gelombang kekerasan pemukim terhadap warga Palestina. Pemerintah Israel belum mengumumkan jadwal pasti dimulainya pembongkaran tersebut.
Perintah evakuasi ini diperkirakan akan berdampak pada sekitar 100 pos permukiman ilegal di seluruh Tepi Barat. Pos-pos tersebut pada umumnya hanya berupa deretan karavan yang dihuni oleh kelompok kecil pemukim.
Sekitar 15 hingga 20 pos diketahui berdiri di Area A dan Area B. Wilayah tersebut merupakan kawasan tempat tinggal mayoritas warga Palestina yang berada di bawah kendali sipil Otoritas Palestina sesuai Perjanjian Oslo.
"Sepengetahuan saya, Netanyahu telah memberikan instruksi untuk mengevakuasi tempat-tempat yang dibangun di Area A dan B," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, dilansir Japan Times.
Dewan Keamanan Nasional Israel telah menerbitkan arahan kepada militer untuk membersihkan pos tanpa izin di Area B. Netanyahu juga meminta para menterinya untuk mendukung langkah militer di lapangan tanpa melontarkan kritik terbuka.
Keputusan Netanyahu ini langsung memicu perdebatan di dalam kabinet pemerintahannya. Smotrich yang juga merupakan seorang pemukim menyatakan penolakan terhadap rencana pembongkaran tersebut.
Di sisi lain, pembongkaran ini menjadi respons Netanyahu atas desakan dari sekutu terdekatnya, AS. Pemerintah AS menuntut tindakan nyata dari Israel untuk meredam gelombang kekerasan pemukim yang terus meningkat.
Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee bahkan menyambangi langsung Kota Turmus Ayya di Tepi Barat pada Sabtu. Lawatan itu bertujuan untuk menemui warga Palestina-Amerika yang menjadi korban aksi kekerasan pemukim Yahudi.
"Pesan tegas kami adalah bahwa kejahatan tetaplah kejahatan, dan teror tetaplah teror. Siapa pun yang melakukannya harus menyadari bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi berat," ujar Huckabee, dilansir Al Jazeera.
Berdasarkan data organisasi advokasi Peace Now, terdapat 340 pos permukiman liar di seluruh Tepi Barat. Pos-pos tersebut berdiri berdampingan dengan 146 kawasan permukiman yang telah diakui resmi oleh pemerintah Israel.
Saat ini lebih dari 500 ribu pemukim Israel menempati tanah Tepi Barat di tengah sekitar 3 juta warga Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional telah lama menegaskan bahwa seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan itu berstatus ilegal.
Keberadaan pos-pos liar itu kerap memicu aksi perusakan serta teror terhadap warga lokal Palestina. Pada bulan lalu, puluhan pemukim bertopeng menyerbu dan merusak rumah-rumah warga sipil di Desa Qusra serta Jalud.
Aparat keamanan Israel mengakui bahwa penertiban pos liar sering kali menghadapi kendala karena pemukim kembali mendirikan bangunan setelah diusir. Militer Israel kini menyiagakan setidaknya dua batalion tambahan guna mengantisipasi potensi bentrokan menjelang hari raya Yahudi.