Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan wewenang perencanaan dan pembangunan otoritas kota pihak Palestina di Hebron pada Selasa (16/6/2026). Keputusan ini menargetkan kawasan Masjid Ibrahimi dan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Langkah tersebut membatalkan sebagian Kesepakatan Hebron tahun 1997 yang selama ini berlaku. Hal ini memicu kecaman keras dari para pemimpin Palestina yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
Pemerintah Israel mengalihkan yurisdiksi pengembangan dan infrastruktur Kota Tua Hebron kepada otoritasnya. Perubahan wewenang ini disahkan oleh Dewan Perencanaan Tinggi Israel setelah pemungutan suara kabinet keamanan.
Smotrich menyebut pengambilalihan kendali atas Masjid Ibrahimi merupakan sebuah koreksi bersejarah. Ia memanfaatkan posisinya untuk mempercepat pembangunan permukiman ilegal Yahudi di sana.
Pejabat itu mengkritik aturan lama yang tertuang dalam Kesepakatan Oslo. Ia beralasan bahwa komunitas Yahudi di Hebron tidak seharusnya bergantung pada pemerintah Palestina.
"Selama bertahun-tahun, salah satu klausul paling absurd dari Kesepakatan Oslo tetap dipertahankan, ketika otoritas yang terkait dengan permukiman Yahudi di Hebron bergantung pada pemerintah kota teror Hebron," ujar Smotrich, dilansir The Cradle.
Sesaat setelah pengumuman Smotrich, Kementerian Luar Negeri Israel merilis pernyataan yang bertentangan. Mereka membantah bahwa Kesepakatan Hebron telah dibatalkan total.
Kementerian tersebut mengklarifikasi bahwa keputusan kabinet hanya menyangkut yurisdiksi perencanaan untuk komunitas dan situs warisan Yahudi. Keputusan itu diklaim muncul akibat pemerintah kota Hebron menolak bekerja sama selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, PA menilai tindakan Israel merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam status politik dan hukum kawasan tersebut. Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa langkah ini dapat merusak prospek solusi dua negara.
"Langkah yang diumumkan Smotrich ini mengirimkan pesan bahwa ia tidak menghormati perjanjian internasional, pemerintahan Amerika Serikat (AS), atau bahkan perdana menterinya sendiri," kata Wali Kota Hebron, Yousef al-Jabari, dilansir Middle East Eye.
Masjid Ibrahimi yang juga dikenal sebagai Gua Para Leluhur merupakan situs suci yang sangat sensitif di Tepi Barat. Tempat bersejarah ini dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen karena diyakini sebagai makam Nabi Abraham.
Kota Tua Hebron dan bangunan masjid tersebut masuk dalam daftar Warisan Dunia yang Terancam Punah oleh UNESCO sejak 2017. Berdasarkan Kesepakatan Hebron, kota ini dibagi menjadi zona H1 yang dikelola Palestina dan zona H2 yang keamanannya dikontrol oleh Israel.
Pencabutan wewenang tata kota ini dinilai akan merugikan warga Palestina di Hebron. Sebelumnya, militer Israel bahkan sempat melarang pemimpin masjid dan kepala penjaga masuk ke situs tersebut selama 15 hari. Tindakan ini memicu kekhawatiran akan pencaplokan di Tepi Barat.
"Ini merupakan upaya putus asa untuk memperluas kendali atas Hebron dan sekitarnya sebagai bagian dari proyek kolonial yang bertujuan memaksakan kedaulatan Zionis atas seluruh Tepi Barat," tutur perwakilan Hamas," dilansir The New Arab.