Jelang Ujian Kedokteran Nasional, India Blokir Telegram Sementara

Kementerian Pendidikan India melalui Badan Penguji Nasional (NTA) menyatakan pemblokiran dilakukan setelah aparat membongkar jaringan penipuan yang memanfaatkan Telegram untuk menargetkan peserta NEET-UG.

Sebelum kebijakan diterapkan, polisi siber di Ahmedabad berhasil mengungkap delapan saluran Telegram ilegal yang menawarkan akses palsu terhadap soal ujian. Kelompok tersebut diduga memindahkan dana sekitar 15 juta rupee (Rp) melalui rekening bank fiktif.

Saluran itu menggunakan nama seperti "PAPER LEAKED NEET" dan "Private Mafia" untuk menarik calon korban. Otoritas juga menonaktifkan sejumlah akun, grup tersembunyi, dan bot yang menawarkan jasa kecurangan ujian.

Pemerintah India menegaskan kebijakan ini bertujuan melindungi peserta ujian dan menjaga kredibilitas sistem seleksi nasional.

"Memastikan sistem ujian yang transparan, kredibel, dan aman tetap menjadi komitmen teguh kami kepada siswa dan masa depan mereka," kata Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, dilansir Financial Times.

Selain pemblokiran platform, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi India memerintahkan penonaktifan fitur edit pesan Telegram hingga 30 Juni 2026.

Investigasi menemukan adanya penyalahgunaan fitur edit pesan untuk membuat kesan seolah-olah soal ujian telah bocor sebelum pelaksanaan tes. Pelaku diduga mengunggah pertanyaan acak sebelum ujian, lalu menggantinya dengan soal yang sudah beredar setelah ujian selesai.

Karena waktu pengiriman pesan tidak berubah setelah diedit, tangkapan layar unggahan tersebut kemudian disebarluaskan sebagai bukti dugaan kebocoran.

NTA menegaskan bahwa soal resmi tetap tersimpan dalam rantai distribusi tertutup dan tidak mengalami kebocoran.

"Mereka memberi tahu kami bahwa Telegram tidak menyimpan catatan riwayat pesan dan informasi terkait lainnya, sehingga mereka tidak dapat membagikan informasi apa pun kepada kami," ujar Direktur Jenderal NTA, Abhishek Singh, dilansir Indian Express.

Menurut otoritas, keterbatasan akses terhadap data investigasi membuat pemblokiran di tingkat penyedia layanan internet menjadi langkah terakhir yang ditempuh.

Pemblokiran Telegram dilakukan berdasarkan Pasal 69A Undang-Undang Teknologi Informasi India tahun 2000 yang mengatur pembatasan akses digital demi kepentingan publik dan keamanan negara.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari kelompok hak digital. Internet Freedom Foundation menilai pemblokiran massal berpotensi merugikan jutaan pengguna yang menggunakan Telegram untuk pendidikan, bisnis, dan komunikasi sehari-hari.

Pendiri Telegram, Pavel Durov, juga menyatakan keberatan terhadap keputusan pemerintah India. Menurutnya, pemblokiran platform tidak serta-merta menghentikan aktivitas ilegal karena pelaku dapat beralih ke layanan lain.

"Kebijakan ini menghukum lebih dari 150 juta pengguna biasa Telegram di India, bukan orang dalam yang membocorkan materi ujian," kata Pavel Durov.

Meski demikian, pemerintah India menegaskan bahwa pembatasan ini bersifat sementara. NTA juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami publik dan menyatakan akses akan dipulihkan setelah masa ujian berakhir.