Jepang dan Korsel Perkuat Kerja Sama Pertahanan, Bahas Teknologi Militer

Dalam pertemuan tatap muka keempat mereka sejak November lalu, kedua Menhan menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju denuklirisasi penuh Semenanjung Korea. Ini untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara (Korut) yang semakin intensif, termasuk kedekatan militer Korut dengan Rusia. Serta, menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Para pemimpin menyambut baik dimulainya kembali latihan pencarian dan penyelamatan gabungan kemanusiaan antara Pasukan Bela Diri Maritim Jepang dan Angkatan Laut Korsel bulan ini, yang sempat terhenti selama sembilan tahun. Kedua pihak sepakat untuk memperluas latihan militer bersama, guna memperkuat koordinasi dalam menghadapi keadaan darurat maritim.

Koizumi dan Ahn juga sepakat memperluas kerja sama pertahanan yang berorientasi masa depan melalui komunikasi yang lebih erat. Ini termasuk melanjutkan pembahasan mengenai kerja sama peralatan pertahanan.

Kedua negara akan menjajaki kolaborasi teknologi militer, sains, dan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI). Selain itu, Seoul-Tokyo akan memperluas kerja sama pertukaran antara skuadron demonstrasi Blue Impulse Pasukan Udara Bela Diri Jepang dan tim aerobatik Black Eagles Korsel.

Meski hubungan keamanan semakin erat, kedua belah pihak secara sengaja menghindari pembahasan formal terkait Perjanjian Akuisisi dan Layanan Lintas Negara (ACSA). Pakta logistik militer ini dapat mempermudah kedua pasukan saling berbagi pasokan, seperti bahan bakar, makanan, dan dukungan medis.

Tokyo telah lama mendesak penandatanganan ACSA untuk meningkatkan kesiapan menghadapi eskalasi regional. Namun, Presiden Korsel Lee Jae Myung dan Menhan Ahn mengambil sikap berhati-hati akibat sensitivitas sentimen publik domestik terkait masa lalu kolonial Jepang (1910-1945). Selain itu, muncul kekhawatiran terkait reaksi geopolitik dari China dan Rusia.

Profesor di sebuah lembaga milik negara di Korsel, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa pakta tersebut akan menimbulkan biaya diplomatik bagi Seoul di luar sekadar logisitik.

"Bagi Jepang, ACSA adalah tentang fleksibilitas operasional. Bagi Korsel, ini juga tentang posisi strategis. Begitu Seoul menandatanganinya, Beijing dan Moskow akan membacanya sebagai langkah Korsel yang lebih tegas menuju kerangka militer trilateral dengan AS dan Jepang," ungkapnya, dikutip dari Korea Herald.

Jika disepakati, ACSA akan menandai langkah lebih lanjut dalam kerja sama militer antara Seoul-Tokyo di luar pertukaran informasi intelijen. Untuk diketahui, kedua negara menandatangani Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer pada 2016 di bawah pemerintahan Park Geun-hye. Langkah ini terealisasi setelah bertahun-tahun terjadi kontroversi mengenai kerja sama militer dengan Jepang.

Meski ada batasan politik domestik, pertemuan di Seoul tersebut menegaskan bahwa blok keamanan sekutu AS di Asia Timur terus bergerak maju demi membangun stabilitas kawasan secara pragmatis. Koizumi mengatakan kerja sama pertahanan kedua negara terus berkembang berdasarkan kepercayaan yang semakin kuat. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme kunjungan timbal balik para menhan kedua negara, NHK News melaporkan.

Pertemuan ini juga diwarnai oleh respons tegas terhadap situasi keamanan regional. Menhan Koizumi mengkritik keras penerbangan bersama jet militer China dan Rusia di atas Laut Jepang dan Laut China Timur pada hari sebelum pertemuan.

"Operasi tersebut hanya dapat dilihat sebagai unjuk kekuatan yang ditujukan kepada negara kita," kata Koizumi kepada wartawan.