Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendidikan Jepang berencana mengadopsi format hibrida kertas dan digital sebagai standar buku pelajaran sekolah mulai tahun fiskal 2030. Rencana standardisasi ini disiapkan untuk tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas di negara tersebut.
Melalui skema tersebut, materi berbasis cetak akan lebih ditekankan, sedangkan materi digital diposisikan sebagai sarana pelengkap.
Dilansir The Japan Times, Kementerian Pendidikan Jepang akan menyampaikan rencana tersebut sebagai draf pedoman menteri mengenai buku teks sekolah dalam pertemuan panel ahli pada Kamis (23/10/2026). Pihak kementerian menargetkan peresmian pedoman berlangsung pada akhir tahun setelah meminta dan mengumpulkan masukan publik.
Berdasarkan revisi undang-undang pendidikan sekolah Jepang yang disahkan pada Juni, ada tiga format buku teks yang diperbolehkan mulai tahun fiskal 2030. Ketiga format yang diizinkan tersebut mencakup buku cetak saja, format serbadigital, serta format hibrida kertas dan digital.
Draf pedoman mengusulkan format hibrida sebagai standar bagi seluruh mata pelajaran di semua tingkatan kelas sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurut draf tersebut, buku hibrida untuk kelas lima sekolah dasar ke atas utamanya harus terdiri dari bahan ajar cetak.
Sementara itu, buku teks bagi siswa kelas empat sekolah dasar ke bawah pada dasarnya disusun dari materi kertas dengan peran materi digital yang lebih terbatas. Pengaturan pembagian materi tersebut dirancang sesuai dengan ketentuan dalam usulan pedoman menteri.
Format serbadigital dinyatakan tidak boleh digunakan untuk buku teks kelas empat sekolah dasar ke bawah. Opsi serbadigital hanya diperbolehkan pada mata pelajaran terbatas, seperti bahasa Inggris, musik, dan seni, bagi siswa kelas lima ke atas.
Terkait hal itu, Menteri Pendidikan saat itu, Yohei Matsumoto, pada April menyampaikan di pertemuan parlemen bahwa buku teks serbadigital sebaiknya tidak diterapkan untuk murid kelas empat ke bawah. Dia juga menyatakan format serbadigital untuk sementara waktu tidak diizinkan pada mata pelajaran bahasa Jepang, studi sosial, dan pendidikan moral.
Penerbit buku pelajaran nantinya akan memilih format yang sesuai berdasarkan pedoman menteri dengan mempertimbangkan mata pelajaran serta perkembangan peserta didik. Di sisi lain, buku teks sekolah menengah atas yang akan digunakan mulai tahun fiskal 2027 akan memuat kode QR agar para siswa dapat mengakses materi secara daring.