Kamboja Tindak 972 Lokasi Online Scam, Pulangkan 23.760 WNA

Sebagaimana dilansir Xinhua, otoritas Kamboja memulangkan 23.760 warga asing dan menindak 972 lokasi penipuan online dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Oktober 2026. Dari operasi menyeluruh tersebut, sebanyak 5.032 tersangka telah resmi didakwa serta ditempatkan di tahanan praperadilan. Aparat penegak hukum juga telah menyelesaikan berkas perkara untuk 568 kasus guna diproses lebih lanjut di persidangan.

Menteri Senior sekaligus Wakil Ketua Pelaksana CCOS, Chhay Sinarith, menyampaikan capaian pemerintah tersebut dalam sesi pengarahan pada Jumat (6/11/2026). Pengarahan yang digelar di Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Kamboja itu dihadiri langsung oleh 46 perwakilan korps diplomatik asing dan organisasi internasional. Selain itu, sebanyak 18 perwakilan misi diplomatik Kamboja di luar negeri turut berpartisipasi secara online.

Dilansir Khmer Times, pemerintah telah mencabut 18 izin kasino yang terhubung dengan jaringan Prince Group serta terkait dengan Chen Zhi dan Li Kuong. Otoritas setempat juga membekukan sementara sepuluh izin kasino lainnya sebagai bagian dari langkah penertiban tersebut. Penyelidikan kini diperluas untuk memeriksa kasino-kasino yang diduga menjalankan kegiatan perjudian online ilegal dengan kedok tipuan.

Di sektor finansial, aparat Kamboja telah membekukan lebih dari 300 juta dolar AS atau setara Rp5,43 triliun yang tersimpan di berbagai rekening bank. Ratusan juta dolar AS lainnya dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak juga telah dibekukan. Seluruh aset tersebut saat ini berstatus menjadi objek prosedur penyitaan secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintah Kamboja memperhatikan informasi mengenai sanksi Amerika Serikat terhadap individu dan entitas yang terafiliasi dengan jaringan Prince Group. Dilansir Khmer Times, Kamboja kini menjalankan penyelidikan mendalam serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional, termasuk FBI dan Interpol. Kolaborasi ini bertujuan untuk membongkar sindikat kejahatan transnasional hingga ke akarnya.

Pemerintah memprioritaskan penanganan perdagangan orang guna mengidentifikasi warga asing yang diperdaya masuk ke operasi kejahatan, sekaligus menjamin perlindungan serta pemulangan mereka sesuai standar kemanusiaan internasional. Namun, Chhay Sinarith menegaskan bahwa warga asing yang secara sukarela terlibat demi keuntungan uang tidak akan diklasifikasikan sebagai korban dan tetap menghadapi proses hukum penuh. Kamboja juga memperkuat pembuktian dengan mengekstraksi bukti digital dari perangkat elektronik dan sistem teknologi untuk mendakwa serta memvonis para gembong, alih-alih semata-mata mengandalkan aduan korban.