Kapal Turki Dinilai Langgar Batas, Yunani Minta Uni Eropa Bertindak

Menteri Kikilias telah membahas masalah wilayah perairan ini secara langsung dengan Komisioner Perikanan dan Kelautan Uni Eropa, Costas Kadis. Ia menegaskan perlunya keterlibatan Uni Eropa karena perbatasan laut Yunani merupakan bagian dari wilayah perbatasan Eropa secara keseluruhan.

"Saya sudah menyampaikan masalah perikanan ini kepada Komisioner. Kapal Turki menangkap ikan tanpa izin, tidak mengikuti hukum laut, dan masuk ke batas wilayah kami," kata Menteri Kikilias, dilansir Türkiye Today.

Ia menambahkan bahwa aturan kelautan harus ditaati oleh semua pihak.

Terkait aturan di kawasan Laut Aegea, Yunani sebelumnya telah menetapkan batasan wilayah penangkapan ikan. Namun, pihak Turki menolak karena merasa perairan tersebut bukan berada di bawah wewenang Yunani. Pada tahun lalu, Yunani juga sempat melayangkan protes mengenai rencana tata ruang laut dari Turki untuk kegiatan perikanan.

​Merespons dinamika di perairan tersebut, Komisi Eropa menyatakan bahwa setiap negara pada dasarnya bertugas menjaga wilayah lautnya masing-masing. Meski demikian, Uni Eropa tetap memberikan bantuan pengawasan untuk Yunani melalui pantauan dari Badan Pengawasan Perikanan Eropa (EFCA), citra satelit, dan pemeriksaan langsung di lapangan.

Komisioner Kadis menyatakan kesiapan Komisi Eropa untuk mendukung Yunani dalam menjalankan aturan perikanan standar Eropa, salah satunya melalui program pengelolaan laut Ocean Pact. Sementara itu, Pejabat Yunani, Margaritis Schinas, menyoroti perlunya pengawasan bersama dan penerapan aturan yang seragam dari semua negara di kawasan tersebut.

​"Kami melihat ada tindakan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan Uni Eropa di Laut Aegea. Kejadian seperti ini memerlukan penyelesaian bersama," kata Schinas.

​Pemerintah Turki belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini. Namun, Turki saat ini diketahui sedang mempersiapkan rancangan undang-undang bernama "Blue Homeland" yang bertujuan untuk meresmikan pandangan batas wilayah kelautan mereka ke dalam sistem hukum negara.