Jakarta, IDN Times - Kejaksaan Distrik Taichung di Taiwan resmi mendakwa 15 orang dan empat perusahaan pada Selasa (18/8/2026). Langkah hukum tegas tersebut diambil setelah ditemukannya kandungan zat karsinogenik pemicu penyakit kanker pada produk minyak goreng nabati.
Kasus pencemaran bahan pangan ini memicu penarikan produk secara meluas di pasaran hingga menimbulkan perdebatan publik. Pemerintah setempat berjanji menindak tegas para pelaku demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Penyelidikan mengungkap bahwa Central Union mengimpor kedelai bermutu rendah dari Brasil yang mengalami kerusakan akibat paparan panas tinggi. Perusahaan sengaja melonggarkan batas toleransi kerusakan bahan baku dari 0,5 persen menjadi 5 persen tanpa pengawasan ketat.
Pelonggaran standar baku tersebut memicu terbentuknya zat benzopyrene beracun pada minyak setengah jadi sejak Mei. Meski hasil pengujian laboratorium menunjukkan kadar abnormal, jajaran pimpinan perusahaan tidak menghentikan produksi maupun membenahi proses pengolahan.
"Para pejabat tahu hasil tes benzopyrene abnormal pada minyak setengah jadi di bulan Mei, tetapi tidak mengambil tindakan tepat waktu," kata tim jaksa penuntut, dilansir Focus Taiwan.
Central Union tercatat mendistribusikan 8.478 ton minyak terkontaminasi kepada Fwusow Industry, Formosa Oilseed, dan Taisun Enterprise. Tiga perusahaan mitra tersebut mengemas ulang dan mencampur minyak beracun tersebut sebelum menjualnya ke pasaran luas hingga memengaruhi lebih dari 13 ribu bisnis kuliner.
Saat melaporkan kasus ini kepada otoritas pada akhir Juni, Central Union diduga sengaja merekayasa data jumlah barang. Perusahaan hanya melaporkan 522 ribu kilogram minyak tercemar, padahal volume sebenarnya di tangki penyimpanan mencapai 1,28 juta kilogram.
"Tiga perusahaan mitra menyimpan niat jahat dan mengabaikan keselamatan pangan publik," kata tim jaksa penuntut.
Kejaksaan Taichung resmi menjatuhkan dugaan pemalsuan, penipuan, dan pelanggaran undang-undang keselamatan pangan. Enam eksekutif utama kini terancam hukuman penjara hingga tujuh tahun serta denda finansial maksimal 80 juta dolar Taiwan (Rp44,68 miliar).
Selain ancaman kurungan penjara, jaksa mengajukan penyitaan dana sebesar 887,31 juta dolar Taiwan (Rp495,57 miliar) yang diperoleh dari hasil penjualan ilegal. Pemerintah juga melarang seluruh pabrik yang terlibat untuk beroperasi kembali sebelum lulus peninjauan keselamatan yang ketat.
"Pemerintah Kota Taichung menghormati proses peradilan dan akan terus mendorong reformasi keselamatan pangan," kata Pemerintah Kota Taichung.