Kebijakan Uni Eropa di Gaza Tidak akan Berubah akibat Rencana Trump

Terkait pernyataan Trump mengenai pengambilalihan Gaza dan pemindahan penduduknya, pejabat itu mengatakan bahwa hal tersebut tidak berdampak di lapangan.

“Sekarang, mereka mulai membahas tahap kedua. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan negosiasi ini, namun deklarasi (Trump) tersebut tidak berdampak pada situasi saat ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa personel UE saat ini berupaya membangun kepercayaan di antara pihak-pihak terkait dan mendukung kembalinya Otoritas Palestina (PA) ke Gaza. EUBAM awalnya diluncurkan pada 24 November 2005 setelah penarikan sepihak Israel dari Gaza. Namun, misi tersebut ditangguhkan pada 13 Juni 2007 setelah Hamas menguasai wilayah tersebut.

"Terkait reaksi terhadap pernyataan Trump, saya rasa tidak ada keraguan sama sekali. Posisi Uni Eropa sangat jelas mengenai hal itu, termasuk soal pemindahan penduduk dan fakta bahwa Gaza adalah bagian dari negara Palestina di masa depan," tambahnya, menegaskan kembali komitmen UE terhadap solusi dua negara.

Pada Selasa (4/2/2025), Trump mengatakan bahwa AS mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya ke tempat lain. Ia mengklaim akan mengubah daerah tersebut menjadi “Riviera di Timur Tengah" berdasarkan rencana pembangunan kembali yang diinisiasi oleh Washington. 

“AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan tugasnya. Kami akan memilikinya,” kata Trump saat berbicara bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih.

Gagasan relokasi warga Gaza dengan dalih rekonstruksi ini telah beberapa kali diserukan oleh presiden AS tersebut sejak bulan lalu. Para pemimpin duTrump berulang kali menyerukan minggu ini agar Gaza dikurangi populasinya – sebuah dorongan yang menurut kelompok hak asasi manusia sama dengan pembersihan etnis – dan agar AS “mengambil alih” wilayah Palestina.nia mengecam usulan tersebut, dengan menyatakan bahwa relokasi paksa warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Warga Gaza sendiri bersikeras bahwa mereka tidak akan meninggalkan tanah mereka apa pun yang terjadi.

Dilansir dari Al Jazeera, para ahli berpendapat bahwa usulan Trump mengenai penggusuran warga Gaza berisiko menggagalkan perjanjian gencatan senjata.

“Tentu saja, pembersihan etnis warga Palestina tidak termasuk dalam perjanjian gencatan senjata apa pun, dan jika Trump memberikan opsi tersebut, maka ia akan menghancurkan proses yang sangat rapuh ini," kata Josh Ruebner, dosen program Keadilan dan Perdamaian di Universitas Georgetown.

Tahap pertama gencatan senjata, yang meliputi pembebasan 33 sandera Israel dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza, dijadwalkan berakhir pada 1 Maret. Tahap kedua mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, gencatan senjata permanen, dan pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Sementara itu, tahap ketiga berfokus pada rencana rekonstruksi Gaza selama 5 tahun. 

Saat ditanya tentang gencatan senjata dalam konferensi di Gedung Putih pekan ini, Netanyahu berjanji untuk terus mencapai tiga tujuan perang, yaitu membebaskan para sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, serta memastikan bahwa Gaza tidak menimbulkan ancaman bagi Israel.

“Pernyataan yang dibuat oleh Netanyahu di hadapan Trump, tanpa keberatan Trump, pada dasarnya adalah sebuah deklarasi perang – dan akan segera melanjutkan perang. Menurut saya, itu adalah skenario yang paling mungkin terjadi,” kata Khalil Jahshan, direktur eksekutif Arab Center Washington DC.