ilustrasi cuaca panas (pexels.com/Fatih Turan)
Skenario yang dinilai paling mungkin berupa kekeringan dan panas yang diikuti hujan deras, meski kemungkinan pola berlawanan atau tidak munculnya kedua kondisi tersebut tetap ada. PBB bersama Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah menyiapkan dokumen pemodelan skenario iklim khusus Sri Lanka untuk dibagikan kepada Parlemen.
Franche menilai ketidakpastian tersebut membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi setiap distrik, bukan kebijakan nasional yang seragam. Ia menyebut Distrik Anuradhapura membutuhkan pencegahan banjir, sedangkan Distrik Monaragala perlu mengantisipasi kekeringan, dengan 15-16 dari 25 distrik menjadi prioritas dalam beberapa bulan ke depan.
Penanganan ancaman iklim akan berfokus pada pengaturan kembali dana, tenaga, dan kapasitas yang tersedia, meski tambahan sumber daya masih diperlukan. Pemerintah daerah, asosiasi petani, dan peternak membutuhkan informasi iklim yang pasti untuk menentukan waktu tanam serta menghindari kegagalan panen.
PBB mendorong penyusunan rencana dan investasi di tingkat distrik serta menawarkan dukungan teknis, pemantauan, dan pemodelan kepada pemerintah Sri Lanka. Risiko iklim tersebut juga berkaitan dengan tekanan ekonomi nasional, ketegangan di Timur Tengah, serta gangguan rantai pasok global.
Franche menyoroti risiko pembatasan akses di Selat Hormuz dan kebijakan China yang membatasi ekspor pupuk sebagai faktor yang dapat memperburuk kondisi. Pada hari diskusi tersebut, harga minyak dunia tercatat mencapai 95 dolar AS per barel (sekitar Rp1,69 juta) per barel.
Berbagai tekanan tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh, termasuk diversifikasi pasokan pupuk melalui jalur diplomatik dan percepatan penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi impor bahan bakar berbiaya tinggi. PBB menyatakan siap mendukung pembahasan Komite Iklim Parlemen dan forum meja bundar serta menghadirkan para ahli untuk membantu pemerintah Sri Lanka menyusun langkah strategis.