Kolombia Akui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan

12 Agu 2026, 16:44 WIB

Leo Manik

News

Channel

Add Us on Google

Kolombia Akui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan

tank bekas Israel di Dataran Tinggi Golan (unsplash.com/Levi Meir Clancy)

Intinya Sih

Kolombia resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, menjadi negara kedua setelah AS yang mendukung klaim tersebut.
Pemerintahan Presiden Abelardo de la Espriella akan memulihkan hubungan penuh dengan Israel, termasuk pertukaran duta besar, pemindahan kedutaan ke Yerusalem, bebas visa, dan perdagangan bebas.
Kebijakan baru ini berbalik dari era Gustavo Petro, yang memutus hubungan diplomatik, menghentikan kerja sama tertentu, serta mengkritik tindakan Israel di Gaza.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah baru Kolombia resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan pada Senin (10/8/2026). Keputusan ini menjadikan Kolombia sebagai negara kedua di dunia yang mendukung klaim wilayah tersebut setelah Amerika Serikat (AS).

Pengumuman ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Kolombia beberapa hari setelah pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella. Beberapa jam sebelumnya, bencana gempa bumi bermagnitudo 7,4 telah mengguncang Kolombia barat dan menewaskan sedikitnya 100 orang.

1. Kolombia sebut Dataran Tinggi Golan penting bagi pertahanan Israel

pasukan Israel di perbatasan Suriah (Israel Defense Forces, CC BY 2.0 , via Wikimedia Commons)

Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan bahwa penguasaan atas Dataran Tinggi Golan merupakan komponen penting bagi pertahanan nasional Israel. Wilayah tersebut dinilai sangat strategis di tengah tingginya ketidakstabilan kawasan Timur Tengah.

Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan memperluas hukum nasionalnya ke wilayah itu pada 1981. Namun, mayoritas komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap menganggap kawasan tersebut sebagai wilayah Suriah yang diduduki.

AS menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel di Golan pada 2019 di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Pemerintah Israel segera menyambut langkah yang diambil pemerintahan baru Kolombia.

"Dengan keputusan ini, Presiden Kolombia telah menunjukkan kepemimpinan, nilai-nilai, dan komitmennya terhadap keamanan Israel," ujar Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, dilansir The Times of Israel.

2. Kolombia memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel

Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella (Abelardo de la Espriella, CC0, via Wikimedia Commons)

Pengakuan atas Dataran Tinggi Golan merupakan bagian dari agenda De la Espriella untuk memulihkan aliansi dengan Israel. Kedua negara sepakat untuk segera menunjuk duta besar dan membuka kembali hubungan diplomatik secara penuh.

Pemerintah Kolombia berencana memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selain itu, kedua belah pihak sepakat membatalkan persyaratan visa perjalanan dan menghidupkan kembali perjanjian perdagangan bebas.

Kolombia turut menarik diri dari gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Bogota juga resmi membatalkan rencana pembukaan kedutaan besar di Ramallah, Tepi Barat.

"Pemerintah Kolombia mengakui kedaulatan Israel atas wilayah ini, serta hak negara tersebut untuk melindungi diri dari ancaman luar," ujar Kementerian Luar Negeri Kolombia, dilansir Al Jazeera.

3. Perubahan drastis dari kebijakan presiden sebelumnya

mantan Presiden Kolombia, Gustavo Petro (USAID, Public domain, via Wikimedia Commons)

Keputusan De la Espriella menandai perubahan arah politik luar negeri Kolombia yang sangat signifikan. Pendahulunya, mantan Presiden Gustavo Petro justru dikenal sering mengkritik Israel.

Pada Mei 2024, Petro memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza. Pemerintahannya juga menghentikan ekspor batu bara dan impor persenjataan dari Israel.

Petro bahkan memerintahkan sisa delegasi diplomatik Israel untuk meninggalkan Kolombia pada Oktober 2025. Ia juga berupaya membekukan kerja sama perdagangan bebas yang telah berjalan bertahun-tahun.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.