Berkontribusi Atasi Pandemik Dunia, Taiwan Desak Bisa Terlibat di PBB

21 Agu 2021, 16:15 WIB

Menteri Urusan Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, sedang berbicara dalam sebuah acara di Taipei pada 14 Desember 2020. (Facebook.com/外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan))

Jakarta, IDN Times - Keberhasilan Taiwan menghadapi pandemik COVID-19 menjadi salah satu alasan Menteri Luar Negeri Taiwan, Jaushieh Joseph Wu, mendesak partisipasi Negeri Formosa di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menlu Wu mengatakan dengan suksesnya kerja sama Taiwan dengan negara-negara sahabat selama ini, terutama saat pandemik, seharusnya tidak ada alasan melarang atau membatasi kontribusi Taiwan di PBB.

"Taiwan telah mampu mengendalikannya dengan baik, dan karenanya memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan negara sahabat dan mitra untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut," ujar Wu dalam siaran pers bertajuk "Membayangkan Seandainya Taiwan Berpartisipasi, PBB Menjadi Lebih Tangguh" yang dirilis TETO pada Jumat (20/8/2021).

1. Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tidak mengatur wewenang RRT untuk wakili Taiwan

Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, mewakili pemerintah Taiwan untuk berkunjung ke Tainan pada tanggal 20 November 2020. (Twitter.com/MOFA_Taiwan)

Keputusan Resolusi 2758 Majelis Umum PBB tahun 1971, kata Wu, selalu digunakan sebagai dasar hukum dalam mengecualikan partisipasi Taiwan di PBB. Padahal, teks resolusi tersebut hanya membahas tentang keterwakilan Tiongkok di PBB.

"Tidak menyebutkan kedaulatan China atas Taiwan, juga tidak memberi wewenang kepada Republik Rakyat China untuk mewakili Taiwan dalam struktur PBB," ucap pria yang meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Ohio State University, Amerika Serikat itu.

Wu lalu menekankan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak pernah memerintah Taiwan. "Dan oleh sebab itu Resolusi 2758 tidak dapat menjadi patokan yang membatasi keterlibatan Taiwan sebagai negara berdaulat di Perserikatan Bangsa-Bangsa."

2. Mengecualikan Taiwan di PBB melanggar prinsip HAM

Lambang PBB di Markas Besar PBB, New York. (Instagram.com/unitednations)

Wu juga sangat geram melihat perlakuan yang ditunjukkan PBB kepada negaranya.

"Pemegang paspor Taiwan juga tidak diizinkan masuk ke PBB untuk mengunjungi atau menghadiri pertemuan, dan media Taiwan tidak dapat memperoleh kartu pers masuk ke PBB untuk wawancara," kata Wu yang pernah menjadi Perwakilan Taiwan di AS.

Dia menambahkan, satu-satunya yang menjadi masalah adalah kebangsaan. Pembatasan yang dilakukan PBB terhadap Taiwan, dinilai Wu sebagai pelanggaran prinsip HAM dan kebebasan hakiki serta merusak gagasan multilateralisme.

3. Kontribusi Taiwan untuk dunia nyata adanya

Para perwakilan kampus-kampus di Taiwan berfoto bersama setelah pembukaan acara Indonesia Virtual Taiwan Higher Education Fair 2020. Divisi Pendidikan Taiwan Economic and Trade Office in Indonesia (TETO Indonesia) dan Asia University, Taiwan, bersama-sama menyelenggarakan Indonesia Virtual Taiwan Higher Education Fair 2020. Pameran kali ini diikuti oleh 41 perguruan tinggi Taiwan dan diharapkan dapat menarik 30.000 mahasiswa Indonesia ke pameran tersebut. (Sumber: TETO Indonesia, 21 November 202

Menurut Wu dalam 60 tahun terakhir, Taiwan sudah memberikan banyak kontribusi untuk negara mitranya dan memenuhi target PBB. Setelah PBB mengadopsi "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", menurutnya, Taiwan sudah memberikan sejumlah pembuktian.

"Tidak hanya bekerja keras untuk mencapai "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" (SDGs, Sustainable Development Goals), tetapi juga secara aktif membantu negara-negara mitranya dalam mencapai tujuan tersebut," papar Wu.

Wu pun menyinggung agenda dunia dalam menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, Taiwan siap mendukung program iklim yang dicetuskan PBB, seraya mengingatkan bahwa perubahan iklim dunia tidak mengenal batas negara.

"Taiwan adalah kekuatan kebaikan di dunia, dan sekarang adalah saatnya bagi PBB untuk menerima Taiwan, agar Taiwan bisa membantu".