Jakarta, IDN Times - Pemerintah Korea Utara melayangkan kritik tajam terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang terus memasok persenjataan ke Taiwan. Otoritas Pyongyang menilai kebijakan pertahanan Washington tersebut berisiko memperkeruh stabilitas kawasan Asia Timur.
Korea Utara memandang eskalasi pasokan alat utama sistem persenjataan itu dapat memperdalam ketegangan diplomatik di perairan Pasifik Barat.
Taiwan baru saja menerima dua unit perdana jet tempur F-16V Block 70 buatan AS di Pangkalan Udara Taitung. Pengiriman ini merupakan bagian awal dari total 66 armada canggih yang dipesan dari Washington guna memperkuat sistem pertahanan udara setempat.
Media pemerintah Korea Utara mengecam keras pendaratan jet tempur tersebut. Pyongyang menuding AS sengaja memanaskan situasi keamanan regional dengan dalih memberikan bantuan pertahanan bagi Taipei.
Otoritas Korut menilai narasi menjaga perdamaian melalui penjualan alutsista sangat bertentangan dengan fakta di lapangan.
"Pengiriman pesawat tempur ini ibarat menaruh bom di depan rumah orang, lalu beralasan hal itu dilakukan demi keamanan rumah tersebut," ujar Analis Urusan Internasional Korea Utara, Kim Myong Chol, dilansir The Japan Times.
Dalam kurun satu dekade terakhir, akumulasi nilai pasokan persenjataan dan amunisi dari Washington ke Taipei telah menembus angka 39 miliar dolar AS (Rp698,66 triliun). Aliran senjata berskala besar ini dinilai kian mempercepat laju perlombaan kekuatan militer di kawasan Selat Taiwan.
Pyongyang memandang langkah politik Gedung Putih secara nyata telah merongrong agenda pemeliharaan stabilitas internasional. Para analis di Korut pun mendesak para pengambil kebijakan di Washington agar segera menghentikan transfer senjata sebelum situasi menjadi tidak terkendali.
"AS harus berpikir ulang apakah mereka siap dan sanggup menanggung akibat dari bentrok langsung dengan militer China hanya demi mengamankan Taiwan," tegas analis Kim Myong Chol.
Pyongyang menegaskan kembali bahwa dinamika seputar Taiwan sepenuhnya merupakan urusan internal China yang wajib diselesaikan tanpa campur tangan asing. Sikap ini sekaligus mencerminkan komitmen kemitraan strategis antara Korea Utara dan Beijing.
Di sisi lain, pemerintah Taiwan memandang pengadaan alutsista mutakhir sebagai kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kedaulatan teritorial dari potensi ancaman militer. Kendati AS terikat kewajiban hukum domestik untuk menopang pertahanan Taiwan, kebijakan ini dipastikan terus menuai reaksi keras dari para sekutu Beijing.