Kosovo Akan Copot Wali Kota di Wilayah yang Dominan Etnis Serbia

Krasniqi mengungkapkan bahwa warga harus melakukan pemungutan suara lewat petisi untuk melengserkan wali kota di wilayahnya. Setelah itu, pemerintah akan mengadakan pemilu ulang di wilayah dominan etnis Serbia. 

"Kelompok yang ditugaskan akan mengadakan instruksi administrasi dalam sebulan ini dalam memberikan arahan kepada warganya untuk mengorganisir petisi dalam rangka melengserkan wali kota," tutur Krasniqi, dikutip Balkan Insight. 

"Hukum pada pemerintah lokal telah mengalami sejumlah kegagalan dan terdapat ruang untuk peningkatan dan amandemen," tambahnya.

Ia menambahkan persetujuan amandemen hukum membutuhkan setidaknya dua per tiga suara di parlemen. Sayangnya, situasi saat ini masih belum memungkinkan mengingat ada sembilan partai Srpska Lista yang memboikot parlemen. 

Pada hari yang sama, Komisi Pusat Pemilu Kosovo (CEC) menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ulang apabila memang diperlukan. 

"CEC sebagai institusi permanen punya tugas utama dalam mengorganisir pilkada di mana mereka dibutuhkan. Seperti biasanya, CEC siap dalam melaksanakan tugasnya," ungkap Valmir Elezi selaku juru bicara CEC. 

Di sisi lain, mantan Menteri Pemerintahan Daerah, Sadri Ferati mengungkapkan bahwa inisiatif dari Kementerian Pemerintahan Daerah harus mengklarifikasi bagaimana petisi dari warga diserahkan. 

"Sejak kami tidak punya banyak pengalaman dalam ini. Saya percaya bahwa kementerian telah menginisiasi dan menginstruksikan dalam membuat proses pilkada ulang secara teknis lebih mudah dieksekusi," tandasnya. 

Belakangan ini, pemerintah Kosovo mendapat sorotan karena mencabut izin media Klan Kosova yang dikenal sebagai salah satu media independen di negaranya. Kebijakan itu menuai kritikan dan protes dari sejumlah pihak karena dipandang anti-demokrasi. 

Pakar hukum bisnis di Kosovo, Ardi Shita menekankan bahwa keputusan pemerintah ini ganjil dan tidak sesuai hukum yang mengatur korporasi. 

"Di sini terdapat masalah serius dengan interpretasi dan implementasi diposisi hukum terhadap korporasi," tuturnya kepada VOA News.

Sementara itu, Asosiasi Jurnalis Kosovo mengatakan bahwa keputusan ini adalah peringatan soal kebijakan yang dilandasi oleh motif politik. 

"Ini pertama kalinya sebuah keputusan dibuat untuk menutup sebuah media independen sejak berakhirnya Perang Kosovo,' terangnya.